MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) terus memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja, khususnya pekerja informal berisiko tinggi.
Hingga saat ini, tercatat 20.879 pekerja rentan telah tercover melalui program BPJS Ketenagakerjaan.
Hal ini disampaikan Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Sulaiman Harahap, saat menerima audiensi BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut di ruang kerjanya, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Rabu (26/11/2025).
Baca Juga: Polda Sumut Fokus Keselamatan Warga: Posko Darurat, Dapur Umum, dan Evakuasi Dilakukan Nonstop "Ini wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi pekerja informal. Melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), keluarga pekerja memperoleh kepastian jaminan sosial, sekaligus mencegah mereka jatuh semakin miskin saat terjadi musibah," ujar Sulaiman.
Pemerintah Provinsi menegaskan komitmennya untuk melindungi pekerja di sektor perkebunan sawit, pertanian, dan perikanan.
Sinergi dengan kabupaten/kota serta BPJS Ketenagakerjaan diharapkan meningkatkan cakupan kepesertaan pekerja informal melalui berbagai formula pembiayaan yang terjangkau.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut, I Nyoman Suarjaya, menjelaskan bahwa BPJS memiliki lima program jaminan sosial: JKK, JKM, Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
"Gerakan Gotong Royong Lindungi Pekerja Rentan menjadi salah satu upaya agar pekerja informal yang tidak memiliki penghasilan tetap, seperti tukang becak dan nelayan, tetap terlindungi," jelas Nyoman.
Dengan iuran terjangkau mulai Rp16.800 per bulan atau Rp50.000 per tiga bulan, peserta berhak memperoleh manfaat jaminan kematian hingga Rp42,8 juta dan jaminan kecelakaan kerja sampai Rp70 juta.
Pertemuan ini turut dihadiri pimpinan cabang BPJS Ketenagakerjaan dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sumut, Yuliani Siregar.*
(ad)