MEDAN – Dugaan korupsi proyek pembangunan Underpass HM Yamin di Kecamatan Medan Timur kembali mencuat.
Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara, pekerjaan yang menggunakan anggaran multiyears tahun 2023 oleh Dinas SDABMBK Kota Medan diduga tidak sesuai spesifikasi dan kekurangan volume, sehingga menimbulkan potensi kerugian negara hingga miliaran rupiah.
Proyek ini diketahui menghabiskan anggaran sekitar Rp170 miliar.
Baca Juga: Polisi Temukan “Hal Menarik” di Balik Kebakaran Rumah Hakim PN Medan, 49 Saksi Diperiksa Kadis SDABMBK Kota Medan, Gibson Panjaitan, mengakui adanya ketidaksesuaian spek material dan kekurangan volume.
Sebagai tindak lanjut, Pemko Medan menahan uang kontraktor sebesar Rp17 miliar lebih.
"Tuntutan ganti rugi sebagian sudah dibayarkan dan sisanya akan dipotong langsung dari tagihan kontraktor bulan ini sesuai hasil audit BPK," jelas Gibson, Kamis (20/11/2025).
Selain kekurangan volume, BPK juga menemukan denda keterlambatan pekerjaan senilai Rp1,3 miliar yang dikenakan kepada PT GMP karena proyek tidak selesai tepat waktu.
Pemerhati korupsi, Eka, menilai kasus ini hanya puncak dari masalah proyek di Medan yang carut marut.
"Tak cuma Underpass HM Yamin, sejumlah proyek lain seperti Revitalisasi Lapangan Merdeka, Stadion Teladan, Gedung UMKM Square USU, hingga Medan Islamic Center juga bermasalah. Sayangnya, sebagian besar tidak diusut," kata Eka, Rabu (19/11/2025).
Eka menekankan pentingnya peran Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk menurunkan tim khusus guna memeriksa dugaan korupsi di proyek-proyek tersebut.
Ia berharap kepemimpinan baru Kepala Kejati Sumut, Harli Siregar, dapat menunjukkan independensi dan keberanian dalam memberantas praktik korupsi.
Gibson Panjaitan menegaskan bahwa ketidaksesuaian pekerjaan dibebankan kepada kontraktor.