DELI SERDANG – Bupati Deli Serdang, dr. H. Asri Ludin Tambunan, memberhentikan Drs. Misran Sihaloho, M.Si. dari jabatan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dan mengangkatnya sebagai Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan (Ekbang) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang.
Pelantikan digelar di Aula Cendana, Kantor Bupati Deli Serdang, Senin (17/11/2025).
Mutasi tersebut dilakukan bersamaan dengan pelantikan tiga pejabat administrator setingkat kepala bidang dan 16 pejabat pengawas serta fungsional.
Baca Juga: Atlet Muda Indonesia Bersinar! Tambah 3 Medali Emas di Hari Kedua Kejuaraan Atletik U18 & U20 Asia Tenggara 2025 Ketiga pejabat administrator yang dilantik adalah Diki Apanda Batubara, S.T. sebagai Kabid Sumber Daya Air dan Penanggulangan Banjir Dinas SDABMBK; Benhard Simangunsong, S.T. sebagai Kabid Angkutan dan Sarana Dinas Perhubungan; serta Edi Jamian Nasution, S.E. sebagai Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD.
Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa jabatan adalah amanah yang tidak boleh disalahgunakan."Jabatan bukan untuk memperkaya diri. Jabatan adalah amanah untuk membantu pimpinan menjalankan visi, misi, serta melayani masyarakat," kata Asri Tambunan.
Ia menyebut pelantikan ini sebagai gelombang awal reformasi birokrasi yang akan berlangsung hingga Desember 2025.
Bupati meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) meninggalkan budaya kerja ego-sektoral, meningkatkan integritas, dan mengubah pola pikir dari "dilayani" menjadi "melayani".
Bupati juga memberikan penekanan khusus kepada jajaran Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Tiga Kepala Unit Pelaksana Tugas (KUPT) yang baru dilantik diminta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)."Jika target tidak tercapai, akan dievaluasi dan diganti. Tunjukkan Anda layak memegang jabatan tersebut," tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antar-perangkat daerah dan mendorong Dinas Dukcapil mempercepat layanan digital, termasuk implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dan Program Paten Kali.
"Setiap pembangunan harus berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan sekadar permohonan," ujarnya.
Asri Tambunan berharap reformasi birokrasi yang ditempuh dapat menghasilkan pemerintahan yang lebih kuat pada 2026."Kita ingin birokrasi yang tangguh, adaptif, kreatif, melayani, dan mampu bersinergi demi kesejahteraan masyarakat," tutupnya.