DENPASAR – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Bali menjalin sinergi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali dalam upaya memperluas akses keadilan bagi masyarakat.
Audiensi yang digelar di Kantor Kejati Bali pada Kamis, 13 November 2025, itu dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil Kemenkumham Bali, Eem Nurmanah, dan disambut oleh Kepala Kejati Bali, Chatarina Muliana Girsang.
Pertemuan ini juga dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, I Wayan Redana, serta Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum, Mustiqo Vitra.
Baca Juga: Sinergi TNI dan Masyarakat, Babinsa Bengkel Sari Dorong Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih Kegiatan tersebut menjadi ajang memperkuat kolaborasi antarlembaga penegak hukum di Bali, khususnya dalam penguatan layanan hukum bagi masyarakat kurang mampu.
Dalam pertemuan itu, Eem Nurmanah menekankan pentingnya peningkatan efektivitas Pos Bantuan Hukum (Posbakum).
Menurutnya, kehadiran Posbakum harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
"Kami ingin agar Posbakum tidak hanya hadir secara administratif, tetapi juga menjadi sarana nyata dalam mewujudkan akses keadilan bagi masyarakat," ujar Eem.
Selain itu, Kanwil Kemenkumham Bali juga mengajak Kejati Bali untuk memperkuat kerja sama dalam pengawasan terhadap notaris di wilayah Bali.
Eem menjelaskan, kolaborasi ini penting untuk memastikan pelaksanaan jabatan notaris berjalan sesuai peraturan dan menjunjung tinggi profesionalitas.
"Kami berharap Kejaksaan Tinggi Bali dapat menjadi mitra strategis dalam menjaga integritas para notaris di daerah," tambahnya.
Eem juga menyinggung perhatian Presiden Prabowo Subianto melalui Menteri Hukum dan HAM terhadap penguatan perlindungan kekayaan intelektual (KI) di Indonesia.
Menurutnya, KI bukan sekadar isu hukum, melainkan bagian dari upaya nasional untuk mendorong ekonomi kreatif berbasis inovasi.