MEDAN — Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Muhammad Bobby Afif Nasution meminta pemerintah pusat memberi perhatian khusus terhadap skema Transfer ke Daerah (TKD) bagi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di provinsinya, terutama Kepulauan Nias.
Hal itu disampaikan Bobby saat menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro Nomor 30 Medan, Rabu, 12 November 2025.
"Khusus daerah 3T mohon dipertimbangkan kembali. Kalau di Kepulauan Nias, sangat bermohon agar tidak ada penyesuaian TKD," kata Bobby Nasution.
Baca Juga: Kehadiran Direktur BUMD Sumut di Acara Prabowo Picu Sorotan Publik, Bobby Nasution Buka Suara Bobby menekankan pentingnya penyaluran anggaran secara tepat waktu agar pemerintah daerah bisa segera menjalankan program sejak awal tahun anggaran.
Menurutnya, kepastian waktu dan besaran TKD akan berdampak langsung pada percepatan pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah.
"Aspirasi dari Pemprov dan kabupaten/kota, pertama tentang timing besaran anggaran yang disampaikan ke daerah. Timing transfernya jangan mepet, agar bisa dikerjakan sejak awal tahun dan langsung dirasakan masyarakat," ujarnya.
Dalam rapat itu, anggota Banggar DPR RI Hinca Panjaitan mengusulkan pembentukan Satgas Kolaborasi Sumut Berkah, yang bertugas mengkaji keadilan pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) antar daerah.
Bobby menyambut baik usulan tersebut dan menyatakan kesiapan Pemprov Sumut untuk berkolaborasi.
"Ada satu Satgas tentu kami mendukung, dan kami sangat bersemangat. Kami siap bekerja bersama DPR RI untuk tujuan tersebut," kata Bobby.
Sementara itu, Wakil Ketua Banggar DPR RI Wihadi Wiyanto menegaskan bahwa pihaknya menjadikan daerah 3T sebagai perhatian khusus dalam penyusunan anggaran bersama Kementerian Keuangan.
"Itu menjadi concern kami. Masukan dari Pak Gubernur akan kami bawa dalam pembahasan anggaran dengan Kemenkeu agar daerah 3T mendapat prioritas pembangunan," kata Wihadi.
Kunjungan Banggar DPR RI ke Sumut dilakukan untuk mendengarkan masukan terkait Transfer ke Daerah, potensi, serta realisasi penerimaan negara di provinsi tersebut. Sejumlah bupati dan wali kota se-Sumut turut hadir dalam pertemuan itu.*