Kabutpaten Karo - Bupati Karo, Brigjen Pol (Purn) Dr. dr. Antonius Ginting, Sp.OG., M.Kes., menyatakan dukungan penuh terhadap upaya memperkuat sinergi kebijakan perlindungan perempuan dan anak yang digagas Pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Pemerintah Pusat.
Pernyataan itu disampaikan dalam kegiatan Advokasi Penguatan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang digelar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jumat, 7 November 2025.
Bupati Antonius Ginting menegaskan bahwa Pemkab Karo berkomitmen mempercepat penguatan kebijakan perlindungan berbasis kolaborasi lintas sektor.
Baca Juga: Bupati Karo Dukung Penguatan Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak di Sumut Ia menargetkan status Kabupaten Layak Anak (KLA) Karo meningkat dari peringkat Pratama menuju Madya pada 2026.
"Penguatan regulasi, koordinasi lintas OPD, hingga edukasi publik merupakan prioritas. Kami ingin memastikan perempuan dan anak di Karo mendapatkan perlindungan yang menyeluruh," ujar Antonius.
Acara tersebut juga menjadi momentum penandatanganan nota kesepakatan antara Pemprov Sumut, Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah I, dan Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (Kopertais) Wilayah IX Sumut.
Kesepakatan itu berfokus pada pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan kampus.
Menteri PPPA, Dra. Hj. Arifatul Choiri Fauzi, M.Si., mengapresiasi komitmen daerah dalam memperkuat kebijakan berperspektif gender. Ia mencatat, sebanyak 15 kabupaten/kota di Sumut berhasil meraih penghargaan Kota Layak Anak (KLA) 2025.
"Keterlibatan daerah adalah kunci. Keberhasilan pembangunan berkelanjutan tak akan tercapai tanpa perlindungan yang kuat bagi perempuan dan anak," kata Arifatul.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Kepala LLDIKTI Wilayah I Sumut Saiful Anwar Matondang, Rektor USU Muryanto Amin, Staf Ahli I TP PKK Titiek Sugiarti, Koordinator PTAI Nurhayati, serta para bupati dan wali kota se-Sumatera Utara.*
(po)