MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) memperkuat perlindungan perempuan dan anak dengan menandatangani kesepakatan bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).
Penandatanganan ini digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro No. 30 Medan, Jumat malam (7/11/2025).
Kesepakatan ini menjadi bagian dari komitmen Pemprov Sumut bersama lembaga pendidikan tinggi dan perguruan tinggi keagamaan Islam dalam mencegah dan menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Baca Juga: Razia Gabungan TNI-Polri di HW Helen’s Night Mart Medan, Dua Pengunjung Positif Narkoba Langkah ini juga selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumut 2025–2029, khususnya misi kelima tentang penguatan ketahanan sosial dan budaya.
Wakil Gubernur Sumut, Surya, menekankan bahwa meski telah terjadi penurunan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) dari 0,425 menjadi 0,399 pada 2024, tantangan perlindungan perempuan dan anak masih cukup besar. Hingga Oktober 2025, tercatat 1.444 kasus kekerasan di Sumut.
"Perlindungan perempuan dan anak tetap menjadi tantangan serius. Karena itu, kerja sama lintas sektor dengan lembaga perlindungan, institusi pendidikan, hingga aparat penegak hukum harus terus diperkuat," ujar Surya.
Menteri PPPA Arifah Fauzi mengapresiasi capaian Pemprov Sumut dan menyebut provinsi ini berhasil mendapatkan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2023.
Selain itu, 15 kabupaten/kota di Sumut meraih penghargaan Kota Layak Anak (KLA) 2025, dengan Deliserdang menempati kategori tertinggi (Nindya), disusul Medan, Labuhanbatu Utara, Tebingtinggi, dan lainnya.
"Saya memberikan apresiasi kepada Sumut atas capaian ini, serta para kepala daerah yang melaksanakan pembangunan berperspektif perempuan dan anak," kata Arifah Fauzi.
Acara ini turut dihadiri Kepala LLDIKTI Wilayah I Sumut Saiful Anwar Matondang, Rektor USU Muryanto Amin, Staf Ahli TP PKK Titiek Sugiarti, Koordinator Perguruan Tinggi Agama Islam Nurhayati, Pj Sekdaprov Sumut Sulaiman Harahap, bupati/wali kota se-Sumut, serta perwakilan OPD dan lembaga pendidikan lainnya.*
(ad)