MEDAN – Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, menunjukkan respons cepat terhadap aduan masyarakat melalui program digitalisasi layanan publik CERDAS (Cepat, Responsif, Handal, dan Solutif).
Tindak lanjut ini dilakukan melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional, Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-Lapor!).
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut, Erwin Hotmansah Harahap, menyampaikan bahwa SP4N-Lapor! merupakan saluran efektif bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan maupun aspirasi secara cepat, tepat, dan solutif.
Baca Juga: Gemilang! Tanjungbalai Juara Umum Jambore Kader PKK Sumut 2025 "SP4N Lapor! terhubung dengan 34 kementerian, 38 Pemprov, 396 Pemkab, 94 Pemkot, dan 100 lembaga. Semua laporan masyarakat langsung diteruskan kepada pihak berwenang," ujar Erwin.
Data dari Pemprov Sumut menunjukkan, sejak 1 Januari hingga 28 Oktober 2025, terdapat 204 laporan terverifikasi yang masuk ke SP4N-Lapor!.
Sebanyak 199 laporan telah ditindaklanjuti (97,5%). Laporan terbanyak ditujukan kepada:- Dinas Ketenagakerjaan Sumut: 65 laporan (62 selesai, 3 dalam proses)- Dinas Pendidikan Sumut: 39 laporan (23 selesai, 16 dalam proses)- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang: 22 laporan (19 selesai, 3 dalam proses)
Erwin menekankan, masyarakat dapat menggunakan SP4N-Lapor! melalui website resmi www.lapor.go.id, SMS ke 1708, atau aplikasi SP4N-LAPOR di Android dan iOS.
Laporan harus disertai kronologi lengkap, waktu dan tempat kejadian, serta bukti pendukung jika tersedia.
"Kami juga menyediakan fitur 'anonim' bagi masyarakat yang khawatir identitasnya diketahui, sehingga isi laporan tetap rahasia. Pelapor akan mendapatkan tracking ID untuk memantau proses tindak lanjut," tambah Erwin.
Respons cepat gubernur Bobby Nasution tercermin dari pengawasan seluruh laporan yang masuk.
Laporan yang diterima akan terus dimonitor dan diteruskan kepada OPD maupun badan terkait agar segera diselesaikan.
Layanan ini diharapkan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di Sumatera Utara.*