BANDAR LAMPUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung menyepakati rencana pinjaman daerah sebesar Rp1 triliun.
Dana tersebut akan digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, terutama perbaikan dan peningkatan jalan provinsi yang menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
Kesepakatan ini tercantum dalam rapat paripurna pembahasan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 yang digelar di Gedung DPRD Provinsi Lampung, Senin (3/11/2025).
Baca Juga: Presiden Prabowo Pastikan Pemerintah Hadir dalam Restrukturisasi Utang Whoosh Anggota Komisi III DPRD Lampung, Munir Abdul Haris, mengatakan bahwa pinjaman ini merupakan langkah strategis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang dinilai mendesak di sejumlah wilayah.
"Pinjamannya sudah disepakati dalam rapat paripurna penyusunan APBD 2026. Dana itu akan difokuskan untuk pembangunan infrastruktur, terutama sektor jalan," kata Munir.
Menurut Munir, sumber pinjaman masih menjadi kewenangan Pemprov Lampung.
Namun, ia menyebut bahwa pemerintah provinsi kemungkinan besar akan mengajukan pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) atau Bank Jabar (BJB).
"Kalau untuk sumber pinjaman, Pemprov yang memiliki wewenang. Tapi kalau tidak salah, akan meminjam ke PT SMI atau Bank Jabar," ujarnya.
Ia menegaskan, pembangunan infrastruktur jalan menjadi prioritas utama karena berpengaruh langsung terhadap konektivitas antarwilayah, distribusi barang, dan pertumbuhan ekonomi daerah.
"Harapannya, pinjaman ini benar-benar dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, terutama jalan-jalan provinsi yang kondisinya masih banyak perlu perbaikan," ujar Munir.
Rencana pinjaman ini menjadi salah satu strategi Pemprov Lampung untuk mendorong pembangunan tanpa harus sepenuhnya bergantung pada dana transfer pusat.
Namun, kalangan DPRD mengingatkan agar penggunaan dana tersebut dilakukan secara transparan dan akuntabel, mengingat nilai pinjaman yang cukup besar dan berdampak terhadap beban fiskal daerah di masa depan.*