JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mulai melaksanakan program penanganan jalan daerah secara bertahap sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.
Program ini menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperbaiki kualitas jalan daerah, serta memperkuat rantai pasok nasional guna menunjang ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi di daerah.
"Inpres Jalan Daerah sesuai arahan Presiden difokuskan untuk men-support ketahanan pangan. Jadi, memang tematiknya tahun ini lebih-lebih ke ketahanan pangan," ujar Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo di Jakarta, Sabtu (1/11/2025).
Baca Juga: Serapan Anggaran Baru 60 Persen, Kementerian PU Gaspol di Ujung Tahun Dua Tahap Pelaksanaan, Serap Puluhan Ribu Tenaga Kerja Lokal
Dody menjelaskan, pelaksanaan Program Inpres Jalan Daerah (IJD) 2025 dilakukan dalam dua tahap.
Tahap 1 mencakup 234 kegiatan dengan total panjang 711,02 kilometer jalan dan 148,42 meter jembatan, serta melibatkan lebih dari 14.333 tenaga kerja lokal.
Tahap 2 terdiri atas 193 kegiatan, dengan cakupan 567,73 kilometer jalan dan 6,8 meter jembatan, menyerap 8.562 tenaga kerja lokal.
Menurut Dody, pembangunan jalan melalui IJD tidak hanya memperbaiki infrastruktur, tetapi juga membuka akses ekonomi baru di daerah-daerah pertanian dan sentra produksi pangan.
"Program IJD bukan hanya memperbaiki jalan, tetapi juga membuka akses ekonomi baru. Infrastruktur jalan mantap akan memperlancar distribusi hasil pertanian, mempercepat mobilitas logistik, dan menumbuhkan pusat-pusat ekonomi baru di daerah," katanya.
Kementerian PU menargetkan, pelaksanaan IJD mampu mengurangi backlog kemantapan jalan yang selama ini masih menjadi tantangan di berbagai daerah.
Hingga saat ini, tingkat kemantapan jalan nasional telah mencapai 95,22 persen, sedangkan jalan daerah provinsi serta kabupaten/kota baru berada di angka 69,64 persen.
Melalui IJD 2025, pemerintah berkomitmen mempersempit kesenjangan kualitas infrastruktur antarwilayah dengan mengarahkan lebih dari 70 persen pembangunan untuk mendukung kawasan pangan nasional, dan sisanya untuk sektor pariwisata, industri, serta transmigrasi.