PATI – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Jawa Tengah, resmi memberikan rekomendasi perbaikan kinerja kepada Bupati Pati Sudewo setelah melalui rapat paripurna penyampaian hasil Panitia Khusus (Pansus) hak angket, Jumat (31/10/2025). Dengan keputusan ini, Bupati Sudewo lolos dari pemakzulan.
Ketua DPRD Kabupaten Pati, Ali Badrudin, menjelaskan rapat paripurna memiliki dua agenda utama, yakni penyampaian hasil pansus hak angket dan paripurna hak menyatakan pendapat.
"Laporan pansus sudah dibacakan dalam forum paripurna. Selanjutnya seluruh fraksi menyampaikan sikap politik masing-masing," ujar Ali.
Baca Juga: Ribuan Warga Tapteng Demo ke DPRD, Desak Pansus Dugaan Korupsi Kantor Bupati Mangkrak Dalam forum tersebut, muncul dua opsi. Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan pemakzulan Bupati Sudewo, sementara enam fraksi lainnya, Partai Gerindra, PPP, PKB, Demokrat, PKS, dan Golkar, mendorong pemberian rekomendasi perbaikan kinerja.
Dari 49 anggota dewan yang hadir, 36 suara mendukung opsi rekomendasi, sehingga secara mekanisme voting, opsi tersebut menang.
"Secara aturan, diperlukan dua pertiga suara atau 33 anggota untuk mengusulkan pemakzulan. Yang memenuhi syarat adalah enam fraksi yang menghendaki rekomendasi perbaikan," jelas Ali.
Dengan keputusan ini, DPRD Pati tidak melanjutkan proses pemakzulan.
Rekomendasi perbaikan kinerja nantinya akan disampaikan kepada Bupati Sudewo dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri.
Ali menegaskan, proses rapat telah dilaksanakan secara netral dan tidak ada rekayasa.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Sudewo menyatakan komitmennya untuk memperbaiki kinerja pemerintahan.
Ali menekankan bahwa tugas DPRD adalah mengawal pemerintah melalui fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi.
Meskipun keputusan DPRD telah ditetapkan, ribuan warga tetap melakukan aksi unjuk rasa di luar gedung DPRD Pati untuk menuntut pemakzulan Bupati Sudewo.