PADANGSIDIMPUAN – Tepat di momentum Hari Sumpah Pemuda, Pimpinan DPRD Kota Padangsidimpuan, Rusydi Nasution, kembali mengingatkan pihak eksekutif untuk menepati janjinya terkait pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Tunjangan Profesi Guru (TPG) tahun 2023 yang hingga kini belum disalurkan.
"Kita berharap agar eksekutif membayarkan hak-hak guru yang belum disalurkan sejak tahun 2023," ujar Rusydi saat ditemui di Gedung DPRD Padangsidimpuan, Senin (28/10/2025).
Menurutnya, dalam rapat dengar pendapat (RDP) beberapa waktu lalu, pihak eksekutif telah berjanji akan merealisasikan pembayaran THR TPG sebesar 50 persen pada November 2025.
Baca Juga: Anthropic Hadirkan Claude AI, Chatbot Aman dan Cerdas untuk Segala Kebutuhan Digital "Saya hanya mengingatkan, karena janji itu sudah disampaikan langsung oleh pihak eksekutif di hadapan para guru dan DPRD," tegasnya.
Sebelumnya, ratusan guru yang tergabung dalam Forum Musyawarah Guru Padangsidimpuan (FMGP) bersama DPRD dan Pemkot telah menggelar RDP untuk menuntut kejelasan pembayaran kekurangan THR TPG tahun 2023.
Dalam pertemuan tersebut, FMGP meminta agar Pemkot segera menyalurkan kekurangan bayar sebesar 50 persen, sekaligus mempertanyakan alasan tidak adanya THR TPG tahun 2024 bagi para guru di kota itu.
Menanggapi hal tersebut, pihak Pemkot yang diwakili oleh Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Dinas Pendidikan menjelaskan bahwa keterlambatan pembayaran disebabkan oleh belum turunnya aturan teknis dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Meski demikian, eksekutif memastikan bahwa dana untuk pembayaran THR TPG 2023 sudah tersedia, dan hanya tinggal menunggu petunjuk resmi dari pemerintah pusat untuk bisa disalurkan.
Rusydi berharap, janji tersebut dapat segera direalisasikan agar kepercayaan guru terhadap pemerintah daerah tetap terjaga.
"Ini bukan sekadar soal administrasi, tetapi menyangkut kesejahteraan dan hak para pendidik yang telah mengabdikan diri untuk mencerdaskan generasi bangsa," pungkasnya.*
(m/006)