JAKARTA – Komisi VIII DPR RI memulai pembahasan terkait pelaksanaan ibadah haji 2026 bersama Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, pada Senin (27/10) di Gedung DPR, Jakarta Pusat.
Agenda utama rapat adalah membahas Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun depan.
"Hari ini pembahasannya tentang BPIH, besar biaya penyelenggaraan. Kalau tahun lalu biayanya sekitar Rp 96 juta per jemaah, dipotong subsidi dari BPKH jadi Rp 54 juta sekian," ujar Anggota Komisi VIII dari Fraksi Golkar, Aprozi Alam.
Baca Juga: Wamen Haji Sebut Kebocoran Anggaran Haji Capai Rp 5 Triliun per Tahun, Gandeng Kejaksaan Awasi Proses Rapat kerja dimulai pukul 13.00 WIB dan akan dilanjutkan oleh Panitia Kerja (Panja) Haji hingga malam.
Menurut Aprozi, rapat kerja dengan Kementerian Haji fokus pada biaya, sedangkan Panja akan membahas lebih spesifik mengenai kesiapan pelaksanaan, termasuk rincian biaya per jemaah.
Aprozi menyampaikan bahwa Komisi VIII menargetkan pembahasan BPIH rampung pada November agar pelunasan biaya haji bisa dilakukan pada Desember.
"Kita berharap biaya per jemaah bisa turun lagi tahun ini tanpa mengurangi kualitas layanan. Penyelenggaraan haji 2025 menjadi pelajaran karena banyak masalah yang harus diselesaikan," katanya.
Ia juga menekankan pentingnya peran Kementerian Haji dan Umrah yang baru dibentuk agar persiapan pelaksanaan ibadah haji lebih maksimal dan tidak terjadi kekacauan seperti tahun-tahun sebelumnya.
Aprozi menambahkan, pemerintah telah mulai memberikan uang muka (down payment) ke pihak Arab Saudi untuk mengamankan lokasi di Mina dan Arafah.
"Sekarang kita juga sudah melakukan DP ke sana untuk mengkavling wilayah Mina dan Arafah," ujarnya.
Terkait sifat rapat, Aprozi belum memastikan apakah akan digelar tertutup atau terbuka, karena hal itu merupakan keputusan pimpinan.*
(kp/M/006)