JAKARTA— Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Pusat Penerangan menggelar Retreat Nasional Sekretaris Daerah (Sekda) se-Indonesia di Kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Jawa Barat, pada 26–29 Oktober 2025.
Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi dan menyatukan persepsi para Sekda mengenai tata kelola pemerintahan serta arah kebijakan pembangunan daerah yang sejalan dengan program prioritas nasional.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri, Benni Irwan, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut tidak sekadar menjadi agenda penyegaran, tetapi juga momentum penting untuk memperkokoh sinergi antar-Sekda di seluruh Indonesia.
Baca Juga: BSKDN Luncurkan Peta Jalan Sistem Pemerintahan Elektronik, Dorong Keputusan Berbasis Data "Retreat ini bukan sekadar kegiatan penyegaran, tetapi momentum penting untuk memperkuat sinergi dan soliditas antar-Sekda di seluruh Indonesia," ujar Benni di Jakarta.
Benni menambahkan, Kemendagri berkomitmen untuk terus memfasilitasi peningkatan kapasitas serta kolaborasi antar-Sekda sebagai motor penggerak birokrasi di daerah.
"Kami berharap melalui retreat ini, para Sekda mampu menjadi agen perubahan dalam mendorong efektivitas pemerintahan daerah serta memastikan program prioritas nasional terlaksana dengan baik," tegasnya.
Retreat Nasional Sekda Tahun 2025 ini diikuti oleh 1.104 peserta, terdiri atas 38 Sekda Provinsi, 38 Kepala Bappeda Provinsi, 514 Sekda Kabupaten/Kota, serta 514 Kepala Bappeda Kabupaten/Kota.
Mereka mengikuti berbagai sesi diskusi, pembekalan, dan koordinasi lintas sektor bersama 22 kementerian dan lembaga, di antaranya Bappenas, Kementerian Keuangan, KemenPAN-RB, KKP, KLHK, Kementerian ESDM, dan Kemendikbudristek.
Kegiatan ini juga menindaklanjuti Surat Edaran Kemendagri Nomor 600.3/7565/SJ tentang Rapat Koordinasi Sinkronisasi Program Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Tahun 2025, serta mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029.
Salah satu peserta, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Dr. Marindo Kurniawan, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi dan komitmen pembangunan di daerah.
"Tentu ini penting bagi kemajuan Lampung. Kami akan menyerap arahan dari para narasumber lintas kementerian untuk memperkuat koordinasi, integrasi, sinergi, dan sinkronisasi program pembangunan pusat dan daerah," ujar Marindo.
Ia memastikan bahwa selama dirinya mengikuti kegiatan tersebut, roda pemerintahan di lingkungan Pemprov Lampung tetap berjalan normal.