JAKARTA– Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan komitmennya untuk menghapus praktik lama yang merugikan negara, khususnya dalam pemberian izin tambang.
Pernyataan itu disampaikan dalam upacara peringatan Hari Pertambangan dan Energi ke-80 di Monas, Jakarta, Jumat (24/10).
Bahlil menyampaikan, Presiden RI Prabowo Subianto telah merestui kenaikan tunjangan kinerja (tukin) bagi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian ESDM hingga 100 persen melalui Keputusan Presiden (Keppres).
Baca Juga: Bobby Nasution Tinjau RSUD Aek Kanopan, Pastikan Layanan Berobat Gratis Siap Hadapi Lonjakan Pasien Kenaikan ini disebut sebagai bentuk penghargaan negara atas dedikasi dan kerja keras pegawai ESDM.
"Beliau (Presiden Prabowo) menandatangani Keppres ini sebagai bentuk penghargaan negara kepada aparat negara yang ada di ESDM," ujar Bahlil dalam sambutannya, dikutip Sabtu (25/10).
Namun, Bahlil menegaskan bahwa peningkatan tunjangan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kinerja dan integritas.
Ia menekankan bahwa Presiden juga berpesan agar seluruh ASN di Kementerian ESDM menjauhkan diri dari praktik-praktik tidak etis, termasuk dalam pemberian izin pertambangan.
"Jangan lagi gaya-gaya lama dipakai, jangan lagi ada cara-cara lapan enam (86), terutama kepada dirjen-dirjen yang memberikan izin-izin. Kalau saya tahu ada laporan, saya tidak segan-segan merumahkan kalian. Tidak ada lagi pindah-pindah," tegas Bahlil.
Menurutnya, pesan Presiden Prabowo juga mencerminkan keinginan kuat pemerintah untuk menciptakan tata kelola pertambangan dan energi yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
"Presiden menyampaikan salam hormat, namun di sisi lain negara meminta agar semua aparat di ESDM memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara," tambahnya.
Kenaikan tukin ASN ESDM ini diharapkan dapat menjadi pendorong semangat baru bagi pegawai di sektor strategis tersebut untuk bekerja lebih profesional dan berintegritas tinggi, sejalan dengan agenda reformasi birokrasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.*
(cn/M/006)