JAKARTA– Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan Forum Diskusi Aktual dengan tema "Penyusunan Peta Jalan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Dashboard Data Terintegrasi".
Kegiatan ini menjadi bagian dari inisiatif BSKDN Satu Data untuk memperkuat arah transformasi digital di lingkungan internal kementerian.
Kepala BSKDN, Yusharto Huntoyungo, menegaskan bahwa transformasi digital bukan sekadar tren, melainkan kebutuhan mendasar bagi birokrasi modern agar tetap relevan, efektif, dan dipercaya publik.
Baca Juga: Dana Daerah Rp234 Triliun Mengendap, DPR Panggil Kemendagri dan Pemda "Kegiatan ini merupakan bagian penting dari upaya kita membangun birokrasi modern yang berbasis data, terintegrasi, dan digital. Melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik, kita berupaya mewujudkan pemerintahan yang tidak hanya efisien, tetapi juga cerdas dalam menggunakan data untuk mendukung kebijakan publik," ujar Yusharto, Jumat (24/10/2025).
Menurut Yusharto, penyusunan peta jalan dan pengembangan dashboard data terintegrasi merupakan dua langkah konkret yang saling melengkapi.
Peta jalan akan menjadi pedoman strategis untuk mengarahkan transformasi digital, mulai dari penguatan tata kelola dan sistem informasi hingga peningkatan kompetensi aparatur.
Sementara itu, dashboard data terintegrasi diharapkan menjadi fondasi pengelolaan data internal yang dapat mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti dan analisis data yang akurat.
"Dashboard ini tidak hanya menampilkan data, tetapi menjadi alat analisis strategis bagi pimpinan dalam memantau kinerja kebijakan, memetakan isu prioritas, dan mengarahkan pengambilan keputusan yang cepat serta tepat," tambahnya.
Dalam sesi pemaparan, Dosen Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Rudiarto Sumarwono, menjelaskan landasan konseptual sistem pemerintahan berbasis elektronik serta transformasi digital menuju tata kelola cerdas berbasis kecerdasan buatan.
Ia menilai bahwa keunggulan pemerintahan digital terletak pada efisiensi dan aksesibilitas, sebagaimana telah diterapkan di berbagai negara.
"Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri memiliki potensi besar menjadi pelopor kebijakan berbasis bukti. Kita tidak bisa menyelesaikan persoalan saat ini dengan cara lama, melainkan dengan pengetahuan baru dan inovasi yang terdepan," tutup Rudiarto.
Forum diskusi ini menjadi langkah strategis Kemendagri dalam memperkuat birokrasi modern yang efisien, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, sekaligus mengokohkan peran data sebagai basis pengambilan keputusan di tingkat pemerintahan.*