MEDAN— Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kabupaten Deli Serdang terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada pemerataan dan kemanfaatan bagi masyarakat.
Upaya ini sejalan dengan visi-misi Bupati Deli Serdang, H. Asri Ludin Tambunan, dan Wakil Bupati Lom Lom Suwondo, S.S., yakni mewujudkan Deli Serdang yang Sehat, Cerdas, Sejahtera, Religius, dan Berkelanjutan.
Selain itu, arah kebijakan tersebut juga selaras dengan Program Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto, khususnya dalam pengembangan infrastruktur guna mendorong pertumbuhan dunia usaha dan industri kreatif yang membuka lapangan kerja baru.
Baca Juga: LSM LIRA Sumut Duga 42 Kontrak di Dinas SDABMBK Medan Fiktif, Nilainya Capai Rp5,1 Miliar Hal itu disampaikan Kepala Dinas SDABMBK Deli Serdang, Janso Sipahutar, S.T., M.T., saat ditemui wartawan di sela-sela acara Peringatan Hari Santri di Alun-Alun Kantor Bupati Deli Serdang, Lubuk Pakam, Rabu (22/10).
"Meskipun pemerintah tengah melakukan efisiensi anggaran di berbagai sektor, Bupati H. Asri Ludin Tambunan tetap menekankan bahwa pembangunan infrastruktur adalah prioritas utama karena menjadi kunci penggerak ekonomi rakyat," ujar Janso.
Untuk Tahun Anggaran (TA) 2025, Dinas SDABMBK mengelola dana sebesar Rp565 miliar, terdiri atas belanja modal Rp390 miliar dan sisanya untuk belanja pegawai.
Padahal, kebutuhan ideal mencapai sekitar Rp1,6 triliun berdasarkan hasil Musrenbang, guna menangani total panjang jalan kabupaten mencapai 3.982 kilometer.
Saat ini, 76% jalan kabupaten dalam kondisi baik, sementara 24% sisanya masih rusak dengan kategori ringan hingga berat — setara dengan sekitar 800 km jalan yang belum layak.
"Kami menerima kritik masyarakat dengan lapang dada. Namun jika dibandingkan dengan daerah lain di Sumatera Utara, persentase jalan rusak di Deli Serdang tergolong lebih kecil," jelasnya.
Untuk menyiasati keterbatasan anggaran, Pemkab Deli Serdang mendorong kolaborasi dengan pihak swasta melalui program CSR perusahaan dan developer perumahan agar ikut berkontribusi membangun akses jalan publik di sekitar wilayah operasionalnya.
"Kami tidak membebani dunia usaha, tetapi mendorong kolaborasi yang saling menguntungkan. Termasuk mengajak pengelola kawasan industri agar berkontribusi dalam perbaikan jalan publik," tambah Janso.
Janso juga menyoroti pentingnya perubahan paradigma masyarakat terkait infrastruktur. Menurutnya, infrastruktur bukan sekadar membangun jalan, jembatan, atau drainase, tetapi juga melibatkan kesadaran masyarakat untuk memelihara dan memanfaatkannya secara benar.