DENPASAR — Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap langkah serta upaya Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) DPRD Provinsi Bali dalam menjalankan tugas penegakan aturan di berbagai wilayah Bali.
Pernyataan tersebut disampaikan Gubernur Koster saat memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Bali terhadap dua rancangan peraturan daerah (raperda) pada Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026, yang digelar di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Rabu (22/10).
Baca Juga: Prakiraan Cuaca Bali Hari Ini, Kamis 23 Oktober 2025: Seluruh Wilayah Hujan Ringan "Saya sudah mengikuti langkah-langkah dan upaya yang dilakukan Pansus TRAP di sejumlah wilayah serta tindakan sesuai kewenangan. Aktivitas Pansus dalam penegakan aturan terhadap tata ruang, aset, dan perizinan sudah sangat baik. Apa yang dilakukan saat ini merupakan bagian penting dari penataan Bali ke depan," tegas Koster.
Menurutnya, lemahnya pengawasan tata ruang dan perizinan di masa lalu telah menimbulkan banyak pelanggaran di lapangan.
Situasi tersebut diperparah oleh penerapan sistem Online Single Submission (OSS) yang tidak disertai pengawasan daerah.
"Akibatnya, masyarakat tidak tahu, pemerintah daerah juga tidak tahu. Terjadi carut-marut di lapangan. Karena itu, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi terhadap kinerja Pansus TRAP, terutama atas aksi di lapangan sepanjang dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan sesuai dengan regulasi," ujarnya.
Koster menegaskan, langkah penataan tata ruang, aset, dan perizinan sejalan dengan arah Haluan Bali Era Baru yang dirancang untuk 100 tahun ke depan.
Ia menyebut periode 2025–2030 sebagai momentum penting untuk membangun fondasi menuju Bali yang bersih, tertib, dan harmonis secara berkelanjutan.
"Kenapa pada periode ini saya bertekad bersih-bersih? Karena kita sedang menata fondasi Bali untuk 100 tahun ke depan. Saya akan bertindak tegas bagi mereka yang melanggar kesucian alam Bali. Alam sedang membersihkan dirinya sendiri. Yang nakal kita tertibkan, yang baik kita dukung," tegasnya.
Selain menyoroti isu tata ruang, Gubernur Koster juga menanggapi pandangan DPRD terhadap dua raperda, yakni Raperda tentang APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 dan Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Daerah Pusat Kebudayaan Bali (PT PKB).
Ia menjelaskan bahwa penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp4,2 triliun menjadi Rp3,9 triliun merupakan langkah rasional dan realistis, bukan bentuk pesimisme terhadap ekonomi Bali.