MEDAN– Pemerintah Kabupaten Simalungun menunjukkan komitmennya mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan menghadiri Launching Akad Massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Program Perumahan (KPP).
Acara ini berlangsung di Aula Tengku Rizal Nurdin, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Selasa (21/10).
Bupati Simalungun, Dr. H. Anton Achmad Saragih, menegaskan partisipasi Pemkab Simalungun dalam program KUR adalah wujud nyata dukungan terhadap UMKM di daerahnya.
Baca Juga: Sumut Siapkan Strategi Ekonomi Baru, Target Pertumbuhan 7% Meski TKD Berkurang Rp9 Triliun "Mudah-mudahan dengan adanya program KUR ini, UMKM di Kabupaten Simalungun bisa terbantu," ujar Anton Achmad Saragih.
Selain itu, Bupati menginstruksikan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kabupaten Simalungun untuk mendata tenaga kerja migran.
Tujuannya agar para pekerja yang ingin bekerja di luar negeri dapat memanfaatkan program KUR pekerja migran secara legal, bukan ilegal.
Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution, mengungkapkan realisasi KUR di Sumut saat ini berada di posisi kelima nasional dengan total penyaluran mencapai Rp11 triliun.
"Kita belum memaksimalkan potensi ini. Masih ada daerah yang belum melakukan pendataan UMKM-nya. Mari kita bekerja sama agar perekonomian masyarakat semakin membaik ke depan," kata Gubernur Bobby.
Dalam acara akad massal ini, sekitar 1.000 debitur hadir untuk memanfaatkan KUR dan KPP. Pemerintah memperluas pemanfaatan KUR, tidak hanya untuk usaha mikro, kecil, dan super mikro, tetapi juga untuk Tenaga Migran Indonesia (TMI).
Sementara itu, KPP diperuntukkan bagi kontraktor, pengembang, dan penyedia bahan bangunan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, hadir secara virtual dari Surabaya.
Ia menyampaikan pemerintah telah menyiapkan anggaran KPP on top sebesar Rp130 triliun, serta mengajak gubernur, bupati, dan wali kota untuk mendorong kontraktor daerah agar aktif membangun rumah masyarakat.