MAKKAH — Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia (Wamenhaj RI) Dahnil Anzar Simanjuntak melakukan pertemuan resmi dengan Wakil Menteri Haji dan Umrah Kerajaan Arab Saudi, Abdulfattah bin Sulaiman Mashat, di kantor Kementerian Haji dan Umrah, Makkah, Selasa (21/10).
Pertemuan bilateral tersebut membahas sejumlah agenda penting dalam persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M, termasuk pengetatan syarat istitho'ah kesehatan jemaah, validasi data, serta peningkatan efisiensi akomodasi dan transportasi.
"Pemeriksaan istitho'ah dilakukan ketat dan sesuai prosedur. Semua data jemaah, akomodasi, penerbangan, dan transportasi harus tervalidasi sebelum keberangkatan. Ini kunci penyelenggaraan haji yang tertib dan profesional," ujar Dahnil dalam keterangannya, Rabu (22/10).
Baca Juga: Lobi Berbuah Manis, Indonesia Dapatkan Izin Khusus Bangun Kampung Haji di Tanah Suci Dahnil menegaskan, istitho'ah atau kemampuan fisik, mental, dan finansial untuk berhaji merupakan syarat fundamental yang wajib dipenuhi oleh setiap calon jemaah.
Pemeriksaan ini, kata dia, akan menjadi acuan dalam memastikan setiap jemaah yang berangkat berada dalam kondisi siap dan layak secara medis.
Selain membahas aspek kesehatan, Dahnil juga memastikan keberlanjutan klinik kesehatan haji Indonesia di Arab Saudi yang bekerja sama dengan sejumlah rumah sakit di Tanah Suci.
Klinik tersebut, menurutnya, menjadi bagian dari sistem pelayanan terpadu bagi jemaah Indonesia selama di Tanah Suci.
Lebih lanjut, Dahnil memperkenalkan konsep "Kampung Haji Indonesia", yang saat ini memasuki tahap bidding pembangunan. Proyek tersebut diharapkan menjadi pusat layanan dan pengembangan ekonomi berbasis ekosistem haji, mulai dari logistik, kuliner, hingga akomodasi terpadu bagi jemaah Indonesia.
"Kampung Haji Indonesia akan memperkuat efisiensi dan meningkatkan kemandirian layanan haji. Ini bagian dari transformasi penyelenggaraan haji yang lebih profesional dan berkelanjutan," jelas Dahnil.
Sementara itu, Wamenhaj Arab Saudi Abdulfattah bin Sulaiman Mashat menyambut positif langkah pemerintah Indonesia.
Ia menegaskan kesiapan pihak Kerajaan untuk memperluas penerapan skema tanazul dan murur, dua sistem penataan pergerakan jemaah guna mengurangi kepadatan di kawasan Mina.
"Perencanaan tanazul dan murur akan dilakukan lebih awal dan lebih luas untuk meningkatkan kenyamanan jemaah, termasuk penempatan strategis di wilayah Raudhah dan Syisyah," ujar Abdulfattah.