MEDAN – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara (Sumut) Togap Simangunsong mengikuti Entry Meeting Gabungan Pemeriksaan Tematik Ketahanan Pangan Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI secara virtual, Rabu (22/10/2025).
Acara ini diikuti secara langsung dari Sumut Smart Province, Kantor Gubernur Sumut.
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua BPK RI Budi Prijono memberikan sambutan dan menyampaikan bahwa ketahanan pangan telah menjadi salah satu program prioritas dari Presiden Republik Indonesia.
Baca Juga: TKD Dipangkas Rp9 Triliun, Gubernur Sumut Dorong Pertumbuhan Ekonomi Lewat KUR dan Kredit Perumahan Budi menjelaskan bahwa terwujudnya swasembada pangan di Indonesia diharapkan mampu mengatasi ancaman kelaparan serta menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.
"Pemeriksaan tematik ketahanan pangan ini bertujuan untuk memastikan anggaran yang digunakan tepat sasaran, memberikan dampak nyata, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan konsumen," ujar Budi.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, turut menjelaskan berbagai program prioritas pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.
Salah satunya adalah revitalisasi tambak seluas 20.000 hektare di Pantai Utara Jawa untuk budidaya ikan tilapia (nila).
Tambak tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas perikanan Indonesia dengan estimasi produksi mencapai 1,18 juta ton per tahun.
Selain itu, Zulkifli menyebutkan bahwa pemerintah juga tengah mengembangkan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di 33 lokasi di seluruh Indonesia.
Pada tahap awal, program ini akan dilaksanakan di 10 daerah, termasuk Kota Medan, Bali, Yogyakarta, Jakarta, Tangerang, dan sejumlah daerah lainnya.
"Peran BPK dalam pemeriksaan ketahanan pangan sangat penting mengingat besarnya anggaran yang dialokasikan. Pada tahun 2026, program Makan Bergizi Gratis (MBG) diperkirakan akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp335 triliun dengan 82,9 juta penerima manfaat," ungkap Zulkifli.
Zulkifli juga menjelaskan bahwa pemerintah berencana membentuk 82.127 Koperasi Merah Putih dengan total anggaran sekitar Rp240 triliun, yang diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.