JAKARTA– Dualisme kepengurusan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) resmi berakhir setelah kedua kubu yang berselisih, yakni pihak Voke Lontaan dan Vanny Loupatty, sepakat berdamai dan mencabut laporan masing-masing di Polda Sulut.
Kesepakatan ini tercapai dalam rapat penyelesaian dualisme PWI Sulut yang digelar secara daring melalui Zoom pada Senin (20/10/2025). Rapat dipimpin langsung oleh Tim Penyelesaian Dualisme PWI se-Indonesia, yang terdiri dari Ketua Tim Mirza Zulhadi, Wakil Ketua Atal S. Depari, serta anggota Hilman Hidayat dan Kadirah.
Dalam pernyataannya, Vanny Loupatty menegaskan keseriusannya menjaga persatuan organisasi. "Besok saya akan ke Polda Sulut untuk mencabut laporan saya, sebagai tanda keseriusan saya dalam menjaga persatuan PWI," ujarnya.
Baca Juga: AMSI dan PWI Bersinergi Luncurkan Kampanye ‘No Tax for Knowledge’ untuk Dukung Media dan Pendidikan Hal senada disampaikan Voke Lontaan yang menyatakan akan melakukan hal yang sama.
Tim penyelesaian menyambut baik keputusan tersebut. Dalam rapat juga ditegaskan bahwa sesuai rekomendasi Kongres PWI 2025, kepengurusan yang sah berada di bawah pimpinan Voke Lontaan.
Meski demikian, pengurus sah diwajibkan mengakomodir anggota dari pihak Vanny untuk memperkuat persatuan. "Silakan Bang Vanny dan Bang Voke bekerja sama membesarkan PWI Sulut," pesan Kadirah.
Kepengurusan yang sah diberikan waktu satu minggu untuk menggelar rapat pleno guna mengakomodir anggota dari pihak Vanny. Hasilnya akan dilaporkan ke PWI Pusat.
Penyelesaian dualisme di Sulut ini diharapkan menjadi contoh bagi kabupaten dan kota se-Sulut agar menempuh jalur dialog dan musyawarah demi menjaga marwah organisasi.
Tim Penyelesaian Dualisme dibentuk oleh Ketua Umum PWI Pusat, Akhmad Munir, berdasarkan amanat Kongres PWI 2025 di Cikarang, dengan tugas menuntaskan persoalan dualisme organisasi di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota.
Dengan berakhirnya konflik ini, PWI Pusat menekankan pentingnya persatuan dan rekonsiliasi dalam menjaga eksistensi dan kredibilitas organisasi wartawan di daerah.*
(M/006)