JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengimbau kepala daerah di seluruh Indonesia untuk lebih serius menjaga inflasi di wilayahnya.
Ia menegaskan, pengendalian inflasi tidak hanya berdampak pada stabilitas ekonomi, tetapi juga berpengaruh besar terhadap stabilitas sosial politik dan popularitas kepala daerah di mata publik.
Baca Juga: Rupiah Menguat ke Rp16.570, Sentimen The Fed dan Investasi Jadi Penopang Hal itu disampaikan Purbaya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025, yang disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube Kemendagri, Senin (20/10/2025).
"Kalau Bapak-Ibu bisa mengendalikan harga di daerah, hampir pasti bisa terpilih lagi, tanpa embel-embel yang lain. Perut masih merupakan alat politik utama di Indonesia," ujar Purbaya.
Purbaya mengungkapkan bahwa kondisi inflasi di tingkat daerah saat ini masih relatif terkendali.
Dari 38 provinsi di Indonesia, sebanyak 37 provinsi mengalami inflasi positif, sementara hanya satu provinsi, yakni Maluku Utara, yang mencatatkan sedikit deflasi.
"Kalau kita lihat, 25 provinsi sudah berada dalam rentang target nasional. Artinya, pengendalian inflasi di daerah berjalan cukup baik," ujarnya.
Pada September 2025, inflasi nasional year-on-year (yoy) tercatat sebesar 2,65%.
Menurut Purbaya, angka tersebut menunjukkan keterjangkauan harga di berbagai wilayah membaik, didukung oleh kelancaran pasokan dan distribusi antar-daerah yang semakin efisien.
Menkeu juga menyinggung pentingnya stabilitas harga pangan sebagai salah satu faktor kunci keberhasilan kepemimpinan.
Ia mencontohkan masa pemerintahan Presiden kedua RI, Soeharto, yang menurutnya mampu bertahan selama 32 tahun karena berhasil menjaga harga kebutuhan pokok, terutama beras.