BANDA ACEH— Dharmayukti Karini (DYK) Provinsi Aceh merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23 pada 16 Oktober 2025 di Aula Pengadilan Tinggi Banda Aceh.
Acara ini diikuti seluruh pimpinan dan anggota DYK cabang se-Aceh, termasuk dari Pengadilan Negeri, Mahkamah Syariah, Pengadilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara.
Hadir dalam perayaan tersebut Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh, para hakim tinggi, pejabat pengadilan, serta ketua pengadilan di seluruh kabupaten/kota.
Baca Juga: Smartfren Perluas Layanan di Aceh dan Gelar Smartfren Fun Run 2025 Tema HUT tahun ini adalah "Melangkah Bersama untuk Kemajuan Dharmayukti Karini". Ketua DYK Provinsi Aceh, Ny. Suhesti Nursyam, dalam sambutannya menekankan pentingnya membina keharmonisan keluarga sebagai dukungan bagi peran suami dalam tugasnya di lembaga peradilan.
"Kebersamaan dan kekompakan seluruh anggota DYK se-Aceh telah memungkinkan terselenggaranya HUT ke-23 ini dengan meriah," ujar Ny. Suhesti Nursyam.
Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh, Nursyam SH, MH, mengapresiasi suksesnya penyelenggaraan HUT DYK kali ini, yang dihadiri oleh 48 satuan kerja. "Ini potensi luar biasa untuk melangkah bersama demi kemajuan Dharmayukti Karini," ujarnya.
Perayaan HUT DYK ke-23 dimeriahkan dengan berbagai bazar yang digelar oleh cabang-cabang DYK. Bazar menampilkan produk khas dari berbagai kabupaten/kota, dengan transaksi menggunakan voucher yang dijual di seluruh satuan kerja.
Menurut Ketua Pengadilan Tinggi, voucher ini bukan sekadar sumbangan, melainkan bentuk partisipasi aktif warga pengadilan.
"DYK adalah milik kita bersama. Organisasi wanita pengadilan ini perlu terus didorong agar berkembang maju dan menumbuhkembangkan jiwa korsa. Harapannya, semua barang yang dijual pada bazar ini laku habis, sehingga cabang tidak membawa kembali barang dari jauh," kata Nursyam.
HUT Dharmayukti Karini ke-23 menjadi momentum untuk memperkuat kebersamaan, solidaritas, dan kontribusi perempuan pengadilan Aceh dalam mendukung kemajuan organisasi serta pembangunan keluarga dan lembaga peradilan.*
(m006)