JAKARTA — Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) berkolaborasi dengan Microsoft Indonesia dan BINAR dalam upaya memperkuat kapasitas kepemimpinan publik menghadapi era kecerdasan buatan (AI).
Kerja sama tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Lokakarya Kepemimpinan Kecerdasan Artifisial (KA): Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Cerdas, yang berfokus pada pemanfaatan teknologi AI untuk meningkatkan efisiensi tata kelola dan kualitas layanan publik di Indonesia.
Menko PMK Pratikno menegaskan, adopsi AI bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Ia menekankan pentingnya kecepatan dan efektivitas dalam mengintegrasikan teknologi ke dalam sistem pemerintahan.
Baca Juga: Menkeu Purbaya Jelaskan Pemangkasan Dana TKD: Banyak Penyelewengan, Tapi Alokasi Daerah Tetap Naik "Diskusinya bukan lagi tentang kita adopsi atau tidak. Diskusinya adalah bagaimana kita bisa mengadopsinya secara cepat, efektif, efisien, dan produktif," ujar Pratikno dalam sambutannya, Kamis (16/10).
Melalui lokakarya ini, para pemimpin di lingkungan Kemenko PMK dibekali pemahaman strategis mengenai penerapan data-driven decision making (pengambilan keputusan berbasis data) serta konsep precision policy (kebijakan presisi) yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Sebagai mitra teknologi, Microsoft Indonesia berperan penting dalam mendukung penguatan kepemimpinan publik melalui program Microsoft Elevate, sebuah inisiatif global yang mendorong peningkatan keterampilan AI lintas sektor, termasuk pemerintahan, pendidikan, dan organisasi nirlaba.
Presiden Direktur Microsoft Indonesia, Dharma Simorangkir, menilai kolaborasi dengan Kemenko PMK menjadi langkah strategis dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih adaptif dan cerdas.
"Kemampuan aparatur negara untuk memahami dan memanfaatkan AI secara bertanggung jawab dapat menentukan keberhasilan Indonesia dalam menciptakan pemerintahan yang adaptif dan inklusif," ujarnya.
Dharma menambahkan, teknologi tidak hanya berperan dalam meningkatkan efisiensi internal birokrasi, tetapi juga menjadi alat untuk menghadirkan kebijakan publik yang lebih presisi dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Kolaborasi antara Kemenko PMK, Microsoft, dan BINAR ini disebut sebagai langkah konkret dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045, melalui penguatan kepemimpinan digital dan peningkatan kapasitas aparatur publik di era kecerdasan buatan.
"Microsoft berkomitmen untuk terus mendukung transformasi digital dan AI yang inklusif di Indonesia, serta mewujudkan visi negara sebagai pemimpin global dalam ekonomi berbasis AI," tandas Dharma.*
(vo/m006)