MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menegaskan komitmennya dalam mendukung program-program strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), termasuk implementasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan.
Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Togap Simangunsong, saat menerima kunjungan resmi Kepala Perwakilan BKKBN Sumut, Fatmawati, di ruang kerjanya, Jalan Diponegoro Nomor 30, Medan, Senin (13/10/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Fatmawati mengundang Sekdaprov Sumut untuk hadir dalam Talkshow Kependudukan yang akan digelar pada 23 Oktober 2025 di Grand Mercure Maha Cipta Medan Angkasa.
Baca Juga: Ketua PD KBPP Polri Sumut Helena Lumbangaol Gelar Konsolidasi dan Ramah Tamah di Resor Belawan Kegiatan tersebut akan membahas isu-isu strategis pembangunan manusia dan kependudukan.
"Pemprov Sumut siap mendukung kegiatan BKKBN. Saya pastikan akan hadir dalam talkshow tersebut," tegas Togap.
Sebagai bentuk dukungan konkret, Togap juga menyatakan bahwa pihaknya akan mengirimkan surat resmi kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota agar para Sekretaris Daerah (Sekda) turut hadir dan mengambil bagian dalam kegiatan tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan BKKBN Sumut Fatmawati menjelaskan bahwa talkshow tersebut akan menghadirkan Sekretaris Menteri BKKBN, Prof. Budi Setiyono, sebagai narasumber utama.
"Kita akan membahas berbagai isu krusial, seperti pencapaian bonus demografi, pembangunan keluarga, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia," ujar Fatmawati.
Ia menambahkan, sejumlah permasalahan sosial juga akan menjadi fokus diskusi, termasuk tingginya angka perceraian, pengangguran, dan anak putus sekolah.
"Kita berharap melalui kegiatan ini, lahir kebijakan daerah yang lebih berpihak pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Strategi percepatan ekonomi dan penguatan ketahanan keluarga akan menjadi pembahasan utama," ungkapnya.
Talkshow ini diharapkan dapat menjadi forum strategis untuk menyatukan langkah antara pemerintah pusat dan daerah dalam menciptakan ekosistem pembangunan kependudukan yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berdaya saing.*