PADANGSIDIMPUAN – Di tengah dorongan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat, kegiatan bimbingan teknis (bimtek) yang diikuti aparatur desa se-Kota Padangsidimpuan justru menuai sorotan publik.
Sebanyak 126 peserta dari 42 desa diketahui mengikuti pelatihan di Hotel Grand Antares, Kota Medan, dengan biaya mencapai Rp5 juta per orang.
Total anggaran yang digunakan diperkirakan mencapai Rp630 juta, dengan tema pelatihan "Strategi Pengelolaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk Pelaksanaan Kegiatan Ketahanan Pangan di Desa."
Baca Juga: Dana Transfer Dipangkas Rp583 Miliar, Pemprov Lampung Lakukan Efisiensi Ketat Kegiatan ini digelar oleh Lembaga Pengembangan Masyarakat Daerah (LPMD) sejak Kamis (9/10/2025) hingga Sabtu (11/10/2025).
Informasi yang diperoleh redaksi menyebutkan, rombongan berangkat pada Kamis malam menggunakan armada bus dan membawa serta Surat Perintah Tugas (SPT).
Masing-masing desa diminta mengirim tiga perwakilan: kepala desa, pengurus BUMDes, dan anggota BPD.
Namun, mencuat isu bahwa biaya bimtek tetap harus dibayarkan, bahkan bagi peserta yang tidak hadir secara fisik.
Hal ini menambah kecurigaan publik bahwa kegiatan ini bukan sekadar untuk peningkatan kapasitas, tetapi telah bergeser menjadi ajang pengumpulan dana oleh pihak penyelenggara.
"Kalau benar wajib bayar walau tidak ikut, berarti ini bukan bimtek untuk belajar, tapi ajang cari cuan," ucap seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Ketimpangan antara kondisi pelatihan dan kenyataan hidup warga desa juga menjadi bahan kritikan.
Di saat aparat desa mengikuti pelatihan di hotel berbintang dengan ruangan berpendingin udara dan kasur empuk, sebagian besar warga masih harus berjuang di sawah dan ladang.
"Para perangkat desa mungkin tidur di kasur empuk, tapi warga mereka masih harus bergelut dengan lumpur sawah," kata seorang warga Padangsidimpuan dengan nada menyindir.