MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menargetkan realisasi penuh digitalisasi pelayanan publik pada 2026 melalui program Cepat, Responsif, Handal, dan Solutif (CERDAS).
Program ini akan menghadirkan portal terpadu yang mengintegrasikan seluruh layanan publik, sekaligus menyediakan internet gratis di ruang publik di berbagai kota dan kabupaten.
Hal ini disampaikan Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut, Achmad Yazid Matondang, mewakili Kepala Dinas Kominfo Erwin Hotmansah Harahap, dalam konferensi pers bertajuk Digitalisasi Pelayanan Publik CERDAS di Aula Dekranasda, Kantor Gubernur Sumut, Medan, Kamis (9/10/2025).
Baca Juga: Pemprov Sumut Gandeng Google Dorong Transformasi Digital Sekolah, Targetkan Hapus Blank Spot Internet Yazid menekankan bahwa digitalisasi pelayanan publik merupakan salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Gubernur Sumut yang sejalan dengan arah kebijakan Presiden RI Prabowo Subianto dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, dan teknologi.
"Kita harus melaksanakan transformasi digital. Tantangannya masih ada wilayah yang belum terjangkau internet, seperti di Nias. Melalui program CERDAS, kita akan mempercepat pelayanan publik berbasis digital di seluruh Sumut," ujar Yazid.
Kabid Aplikasi Informatika Diskominfo Sumut, T. Ahmad Maulana, menambahkan, program CERDAS diwujudkan melalui pengembangan aplikasi digital yang solutif. Saat ini, terdapat 31 aplikasi layanan publik yang akan diintegrasikan ke dalam satu platform berbasis web dan mobile.
"Portal ini akan menghubungkan berbagai layanan publik, mulai dari kesehatan, perizinan, hingga pajak daerah. Masyarakat bisa mengakses semua layanan cukup melalui satu pintu," jelas Maulana.
Selain itu, Pemprov Sumut juga menyiapkan internet gratis di ruang publik. Pada 2026, delapan kota — Medan, Binjai, Tebingtinggi, Tanjungbalai, Pematangsiantar, Padangsidimpuan, Sibolga, dan Gunungsitoli — akan menjadi titik awal penyediaan layanan ini, dengan target perluasan ke seluruh 33 kabupaten/kota hingga 2030.
Maulana juga memaparkan, dari 6.113 desa di Sumut, 5.662 desa atau sekitar 92,67% sudah terjangkau sinyal 4G. Namun, 62 desa masih dalam kondisi blank spot dan 59 desa memiliki sinyal sangat lemah. "Kesenjangan ini menjadi prioritas untuk diselesaikan," tuturnya.
Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi Diskominfo Sumut, Rismawati Simanjuntak, menegaskan bahwa digitalisasi layanan publik harus diimbangi dengan keamanan siber yang kuat.
"Ruang siber adalah ruang pertahanan baru, dan ini menjadi perhatian serius Pemprov Sumut. Kami membentuk Tim Tanggap Insiden Siber di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk memantau, menganalisis, dan menanggulangi insiden siber secara cepat," kata Rismawati.
Tim ini tidak hanya melakukan mitigasi, pelokalisiran, dan penanganan insiden, tetapi juga mengambil langkah strategis untuk mencegah terulangnya masalah yang sama di kemudian hari.