JAKARTA — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengingatkan para kepala daerah agar tidak langsung bersikap resistif terhadap kebijakan pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Sebaliknya, ia mendorong agar kebijakan tersebut dijadikan momentum untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah, meningkatkan efisiensi anggaran, dan memastikan penggunaan APBD lebih tepat sasaran.
"Lihat faktanya, banyak terjadi pemborosan. Banyak juga yang tidak efisien, dan akhirnya jadi masalah hukum. Kena OTT, masuk penjara, dan lain-lain. Efektifkan, efisienkan dulu. Tepat sasaran," ujar Tito usai menghadiri Rapat Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Jakarta, Kamis (9/10/2025).
Baca Juga: Isi Rapat DPR dan Menteri Terungkap! Bahas Politik, Ekonomi, dan Keamanan Nasional! Tito menekankan bahwa pemangkasan anggaran bukan hal baru bagi pemerintah daerah.
Ia mencontohkan saat masa pandemi COVID-19, pemerintah pusat maupun daerah berhasil tetap menjalankan roda pemerintahan meskipun anggaran terpangkas drastis.
"Kita waktu zaman COVID juga bisa kok, dikurangi jauh anggaran kita, bisa. Anggaran penanganan COVID dan ekonomi di atas seribu triliun, banyak pemotongan fiskal, tapi semua tetap jalan," katanya.
Karena itu, Tito meminta kepala daerah tidak terburu-buru bersikap pesimistis, melainkan melakukan langkah-langkah efisiensi nyata dalam belanja daerah.
Lebih lanjut, mantan Kapolri itu menyebutkan bahwa efisiensi dapat dilakukan pada berbagai pos belanja seperti rapat kerja, perjalanan dinas, konsumsi, dan pemeliharaan aset.
Namun, ia menegaskan agar daerah tidak mengutak-atik anggaran yang bersifat wajib seperti pendidikan dan kesehatan.
"Anggaran program juga harus betul-betul menjadi barangnya, jangan dijadikan bancakan. Kalau tidak, bisa kena masalah hukum," tegasnya.
Selain efisiensi, Tito juga mendorong pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam menggali potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang selama ini masih bocor.
Ia mencontohkan optimalisasi pemungutan pajak restoran, hotel, dan parkir.