MEDAN – Menyambut musim penghujan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) meningkatkan koordinasi dan kesiapsiagaan bersama pemerintah kabupaten/kota guna meminimalkan dampak bencana, khususnya bencana hidrometeorologi basah seperti banjir dan tanah longsor.
Kepala BPBD Sumut, Tuahta Ramajaya Saragih, menyampaikan hal ini dalam konferensi pers yang difasilitasi Dinas Kominfo Sumut di Kantor Gubernur, Jalan Pangeran Diponegoro No. 30, Medan, Rabu (8/10/2025).
"Antisipasi yang kita lakukan berkolaborasi dengan kabupaten/kota adalah menghadapi bencana hidrometeorologi basah. Kami menginstruksikan daerah untuk meningkatkan edukasi kepada masyarakat agar lebih siap menghadapi potensi bencana," ujar Tuahta.
Baca Juga: BMKG Warning: Bali Terancam Banjir Bandang, Gubernur Koster Ambil Langkah Cepat! Menurutnya, tiga fokus utama BPBD Sumut mencakup kesiapsiagaan, penanganan saat bencana, dan penanganan pascabencana, termasuk kerja sama antar-instansi.
Sebagai bentuk dukungan nyata, Pemerintah Provinsi Sumut telah mengalokasikan bantuan dana sebesar Rp3,5 miliar kepada BPBD kabupaten/kota guna memperkuat ketangguhan daerah.
"Dana ini diharapkan bisa mendongkrak kapasitas BPBD daerah untuk lebih sigap, tanggap, dan siap menghadapi berbagai potensi bencana," tegas Tuahta.
Tuahta juga memaparkan data bencana di Sumut sepanjang 1 Januari hingga 31 Desember 2024, di mana tercatat sebanyak 677 kejadian bencana, dengan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) mendominasi sebanyak 237 kejadian.
Untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan, Gubernur Sumut Muhammad Bobby Nasution mendorong setiap daerah segera menyusun Dokumen Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P).
Dokumen ini dinilai penting untuk mengidentifikasi kebutuhan warga terdampak dan mempercepat proses rehabilitasi sarana dan prasarana publik.
"Penyusunan R3P juga bertujuan membuka akses ke dana hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi dari BNPB atau kementerian/lembaga lainnya," ujar Tuahta.
BPBD Sumut mencatat, untuk tahun anggaran 2025, empat kabupaten telah menerima dana hibah R3P dari BNPB senilai total sekitar Rp88 miliar.
Dana ini digunakan untuk perbaikan infrastruktur publik yang rusak akibat bencana.