MEDAN – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memutuskan pemotongan dana transfer ke daerah pada tahun 2026.
Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution menekankan pentingnya perhatian khusus bagi kabupaten/kota dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah.
"Tadi juga kami bersama para gubernur ke Kemenkeu membahas hal ini. Kami hanya memberikan informasi dampak dari pemotongan ini, mungkin untuk provinsi berimbas ada, tapi untuk kabupaten-kabupaten yang kecil itu yang kasihan, seperti kita di Nias ataupun di daerah lain yang PAD-nya kecil, daerah afirmasi kalau bisa lebih diperhatikan lah," kata Bobby Nasution, Selasa (7/10).
Baca Juga: Walau Tak Didukung Gubernur dan Bupati, Hari Ulos Tetap Dirayakan di Titik Nol Peradaban Batak Pemprov Sumut sendiri dipangkas anggarannya hingga Rp1,1 triliun pada 2026.
Menurut Bobby, meski angka tersebut berdampak bagi provinsi, efeknya akan lebih terasa di kabupaten yang memiliki PAD rendah.
"Rp1,1 triliun," bebernya.
Meski menghadapi pemotongan anggaran, Bobby memastikan akan tetap memprioritaskan lima program unggulan di wilayahnya.
Ia juga menanggapi saran Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa agar kepala daerah menyesuaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk mengantisipasi dampak pemotongan.
"Kita prioritaskan dulu lima program, dan juga kalau memang masih berlanjut tadi disarankan juga perubahan RPJMD," pungkasnya.
Keputusan pemotongan dana transfer ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena menyangkut keberlanjutan pembangunan dan pelayanan publik, terutama di wilayah dengan PAD terbatas.*
(bi/a008)