PADANGSIDIMPUAN – Kasus dugaan pemerasan terhadap seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Padangsidimpuan berbuntut panjang. Empat aktivis telah ditetapkan sebagai tersangka, namun polemik mencuat usai publik mempertanyakan identitas rekan si oknum ASN dalam sebuah video yang disebut-sebut menjadi pemicu kasus ini.
Dalam video yang kini menjadi barang bukti, terlihat seorang ASN berinisial IIH bersama seorang rekan saat berada di salah satu bar di Kota Medan. Video tersebut digunakan oleh para pelaku untuk mengancam dan diduga memeras IIH.
Polres Padangsidimpuan telah merilis informasi ini dalam press release video resmi di akun Humas Polres pada Selasa (7/10/2025) malam.
Baca Juga: Diselipkan dalam Jerigen di Truk Jeruk, Penyelundupan 12 Kg Sabu Digagalkan Polres Jakpus Namun demikian, publik mempertanyakan transparansi penegak hukum karena Polres Padangsidimpuan tidak mengungkap siapa rekan IIH dalam video tersebut.
Spekulasi pun berkembang luas, termasuk dugaan yang menyebutkan bahwa rekan IIH adalah pejabat publik penting di Kota Padangsidimpuan.
Desakan Transparansi
Palaon Harahap, perwakilan dari Divisi Kemasyarakatan dan Kemahasiswaan GEMMA PETA INDONESIA, mendesak aparat penegak hukum untuk membuka informasi tersebut ke publik demi menjaga transparansi dan mencegah berkembangnya isu negatif.
"Kami minta Polres Padangsidimpuan bekerja profesional dan terbuka. Jangan ada yang ditutup-tutupi, apalagi kalau ini menyangkut nama baik pejabat publik," ujar Palaon, Rabu (8/10/2025).
Menurut informasi yang beredar di kalangan aktivis, IIH diketahui merupakan ajudan Wakil Wali Kota Padangsidimpuan, dan rekan yang bersamanya di bar tersebut diduga adalah Wakil Wali Kota sendiri.Rencana Aksi Unjuk Rasa
Sebagai bentuk protes dan tuntutan keterbukaan informasi, sebanyak 15 organisasi aktivis tergabung dalam Aliansi Lintas Organisasi akan menggelar aksi unjuk rasa pada Jumat (10/10/2025). Aksi ini rencananya akan digelar di depan Kantor Wali Kota Padangsidimpuan dan Mapolres Padangsidimpuan.
Ketua Umum GEMMA PETA INDONESIA, Baron Harahap, disebut telah mengajukan surat pemberitahuan aksi kepada pihak kepolisian dan tengah melakukan konsolidasi dengan aktivis se-Sumatera Utara.
"Kami ingin Wakil Wali Kota memberikan klarifikasi terbuka terkait video tersebut. Jangan sampai isu ini merusak citra institusi dan pejabat publik yang seharusnya menjadi panutan," tegas Palaon.Tudingan Suap dan Isu Aksi Tandingan