BANDAR LAMPUNG — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung tengah membahas rencana pemindahan empat desa dari Kabupaten Lampung Selatan ke wilayah administrasi Kota Bandar Lampung.
Langkah ini menjadi bagian dari penyesuaian batas daerah dalam rangka pembangunan kawasan Kota Baru Lampung sebagai pusat pemerintahan baru provinsi.
Rencana tersebut dibahas dalam Rapat Penyesuaian Daerah Ibu Kota Provinsi yang digelar di Ruang Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Selasa (7/10/2025).
Baca Juga: Inflasi Tertinggi di Indonesia, Pemprov Sumut Gelar 524 Titik Pasar Murah untuk Tekan Harga Pangan Rapat dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, dan dihadiri perwakilan dari sejumlah instansi terkait.
Marindo menjelaskan, pemindahan empat desa tersebut merupakan bagian dari strategi penataan wilayah menuju pembangunan Kota Baru Lampung yang dirancang dengan konsep Eco City—kota hijau yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
"Percepatan pembangunan Kota Baru ini menjadi komitmen Pemprov Lampung sesuai visi dan misi Gubernur Rahmat Mirzani Djausal dan Wakil Gubernur Jihan Nurlela. Karena itu, pembahasan penyesuaian batas wilayah terus dilakukan," ujar Marindo.
Ia menegaskan, hingga saat ini proses administrasi pemindahan empat desa masih berlangsung di tingkat kabupaten dan kota.
Pemprov belum dapat meneruskan usulan perubahan batas wilayah ke pemerintah pusat karena masih menunggu kesepakatan resmi antar pemerintah daerah.
"Proses di masing-masing kabupaten dan kota masih ditunggu oleh Pemprov Lampung untuk dilakukan perubahan undang-undang. Saat ini usulannya belum masuk karena mereka masih melakukan sosialisasi di desa, kecamatan, DPRD, hingga mengerucut ke kesepakatan daerah," jelasnya.
Pemprov Lampung berharap seluruh proses koordinasi dapat segera selesai agar pembangunan Kota Baru Lampung dapat berjalan sesuai rencana tata ruang provinsi dan mendukung pemerataan pembangunan di wilayah selatan.
"Kita harap proses kesepakatan antar daerah segera tuntas, agar pembangunan Kota Baru Lampung bisa dipercepat dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat," tutup Marindo.*
(mt)