INDRAMAYU- Bupati Indramayu, Lucky Hakim, menegaskan bahwa meski pemerintah pusat memangkas dana transfer ke daerah (TKD) pada tahun anggaran 2026, pembangunan di wilayahnya tetap akan berjalan dengan berbagai penyesuaian.
Lucky menyebut kebijakan pemangkasan tersebut berdampak pada banyak daerah yang kini harus menunda sejumlah proyek infrastruktur karena anggaran yang dialihkan untuk pembiayaan lain.
Menurutnya, kondisi ini tidak hanya dirasakan oleh Kabupaten Indramayu, melainkan juga oleh sejumlah daerah lain di Jawa Barat yang bahkan ada yang mengalami defisit hingga harus berutang.
Baca Juga: Optimalisasi Tata Kelola Perencanaan Pembangunan Daerah di Tengah Arus Global "Indramayu masih bisa bertahan dan tetap melanjutkan pembangunan, meskipun harus menyesuaikan rencana kerja yang awalnya berskala masif," ujar Lucky, Minggu (5/10/2025).
Ia menambahkan, pemerintah daerah akan mencari skema terbaik agar pemotongan dana tersebut tidak mengorbankan kepentingan masyarakat, terutama dalam bidang pelayanan publik dan infrastruktur dasar.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah mengumpulkan seluruh bupati dan wali kota di Gedung Pakuan, Bandung, untuk menyusun langkah bersama menghadapi penurunan dana transfer pusat tahun depan.
Dalam rapat tersebut, Dedi mengungkapkan bahwa Pemprov Jabar kehilangan dana transfer senilai Rp 2,458 triliun, sementara 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat berkurang sekitar Rp 2,7 triliun.
"Kami berupaya agar semangat membangun tidak hilang, karena kondisi ini bisa dihadapi jika dilakukan dengan langkah efisiensi dan pengendalian anggaran yang ketat," jelas Dedi.
Langkah efisiensi yang disepakati meliputi pemangkasan belanja barang dan jasa, perjalanan dinas, hingga penghematan energi dan jamuan kegiatan pemerintahan.
Pemprov Jabar juga membuka opsi work from home (WFH) bagi ASN untuk menghemat pengeluaran kantor tanpa mengganggu produktivitas pelayanan publik.*
(kom/dv16)