MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution kembali menjadi sorotan publik setelah meminta sebuah truk berpelat BL asal Aceh mengganti pelatnya menjadi BK yang merupakan pelat kendaraan dari Medan, Sumut.
Insiden ini terjadi di kawasan Kabupaten Langkat, Minggu (28/9/2025), dan memicu berbagai reaksi, termasuk kritik dari sejumlah politisi.
Langkah Bobby tersebut mendapat kecaman dari Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ferdinand Hutahaean.
Baca Juga: Kasus Hak Siar Warkop Aceh Resmi Dihentikan, Vidio.com Cabut Laporan Menurut Ferdinand, tindakan menantu Presiden ke-7 Joko Widodo itu menunjukkan ketidakpahaman terhadap regulasi pemerintahan di Indonesia.
"Semua plat nomor kendaraan di Indonesia bebas beroperasi di seluruh wilayah NKRI. Tidak ada aturan yang melarang kendaraan berpelat nomor dari daerah lain beroperasi di wilayah tertentu," tegas Ferdinand dalam unggahan Instagram pribadinya, @ferdinand_hutahaean, Senin (29/9).
Ferdinand bahkan menuding tindakan Bobby sebagai tindakan represif yang tidak sesuai dengan aturan hukum.
Ia menekankan agar jika Gubernur Sumut ingin mendapatkan retribusi tambahan dari kendaraan yang beroperasi di wilayahnya, maka harus mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) dan Peraturan Daerah (Perda) yang sah.
"Bobby jangan cuma menyuruh ganti pelat nomor tanpa aturan yang jelas. Kalau ingin mendapat nilai tambah dari kendaraan yang beroperasi di Sumut, keluarkan pergub dan perda," kata Ferdinand.
Politikus PDIP itu juga mengingatkan Bobby agar tidak mempermalukan rakyat Sumatera Utara dan mengkritik sikapnya yang dinilai bisa memperkeruh hubungan antardaerah, terutama setelah sengketa empat pulau antara Provinsi Aceh dan Sumut yang belum lama ini mencuat.
"Jangan sampai rakyat Sumut dianggap bodoh oleh rakyat Aceh. Kita adalah NKRI, bukan negara federal atau serikat, sehingga kendaraan dari daerah lain bebas beroperasi di mana saja," tegas Ferdinand.
Menanggapi polemik tersebut, Gubernur Bobby Nasution menjelaskan bahwa penyetopan dan permintaan penggantian pelat truk tersebut adalah bagian dari sosialisasi kebijakan yang akan diterapkan mulai 2026.
Menurutnya, kebijakan ini dimaksudkan agar kendaraan operasional milik perusahaan yang berdomisili di Sumut menggunakan pelat BK agar pajak kendaraan masuk ke provinsi tersebut.