JAKARTA - Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Dahnil Azhar Simanjuntak, mengungkapkan bahwa Kejaksaan Agung akan membantu menyeleksi calon pejabat dan aparatur sipil negara (ASN) di Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj).
Hal ini disampaikan Dahnil usai pertemuan antara Kemenhaj dan Kejaksaan Agung untuk meningkatkan sinergi serta tata kelola penyelenggaraan ibadah haji, di Kantor Kemenhaj, Jakarta Pusat, Selasa (30/9/2025).
"Kami sudah bicara sepakat, Kejaksaan Agung akan membantu Kementerian Haji dan Umrah untuk melakukan proses screening dan tracking terkait calon pejabat di Kementerian Haji dan Umrah maupun calon ASN," ujar Dahnil.
Baca Juga: Kemenhub dan Kemenko IPK Perkuat Kapasitas ASN untuk Konektivitas Transportasi Dahnil menambahkan, calon ASN akan bermigrasi dari Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan kementerian lainnya. Ia menegaskan bahwa Kemenhaj tidak ingin SDM yang ada bermasalah dengan praktik manipulasi rente dan korupsi dalam penyelenggaraan haji sebelumnya."Jumlah calon pejabat dan ASN yang akan bermigrasi ke Kemenhaj sekitar 400 nama. Kejagung melalui Jamintel akan melakukan tracking terhadap nama-nama tersebut," jelas Dahnil.
Langkah ini dilakukan sesuai perintah Presiden Prabowo Subianto, yang menginginkan Kemenhaj bersih dari praktik manipulasi rente dan korupsi.Sementara itu, Jaksa Agung Muda Intelijen Kejaksaan Agung RI, Reda Manthovani, memastikan pihaknya akan mengawal Kemenhaj dan menjaga penyelenggaraan ibadah haji bebas dari KKN.
"Kami akan mengupayakan semaksimal mungkin mulai dari tracking dengan sistem kami, dan network agar bisa dideteksi dini," ujar Reda.Dengan kolaborasi ini, Kemenhaj diharapkan memiliki pejabat dan ASN yang profesional dan integritas tinggi sehingga pelayanan ibadah haji dapat berjalan transparan dan akuntabel.*
(km/j006)