MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (
Sumut),
Bobby Nasution, mengimbau seluruh perusahaan yang berdomisili dan beroperasi di wilayah
Sumut agar menggunakan
kendaraan operasional dengan
plat kendaraan BK atau BB. Imbauan ini bertujuan untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang akan digunakan kembali untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik di
Sumut.
Bobby menjelaskan bahwa upaya optimalisasi PAD dari sektor pajak
kendaraan semakin mendesak mengingat adanya efisiensi dalam dana transfer dari pemerintah pusat.
Baca Juga: DPRD Sumut Setujui P-APBD 2025, Anggaran Daerah Dipangkas Rp696 Miliar "Kalau perusahaan domisilinya di
Sumut, tetapi
kendaraan operasionalnya masih pakai
plat luar, pajaknya tidak masuk ke
Sumut. Padahal jalan yang mereka lalui dibangun dari APBD kita. Jadi kami mengimbau agar segera menyesuaikan
plat kendaraan sesuai domisili," ujar
Bobby Nasution, Senin (29/9), usai menghadiri Rapat Paripurna Persetujuan Perubahan APBD (P-APBD) 2025 di DPRD
Sumut.Ia menambahkan bahwa kebijakan serupa sudah diterapkan di sejumlah provinsi lain, seperti Riau, Jawa Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Menurut
Bobby, langkah ini adalah praktik yang sudah umum dan bertujuan untuk kepentingan bersama.Menanggapi viralnya isu
razia kendaraan ber
plat luar di Kabupaten Langkat beberapa waktu lalu,
Bobby menegaskan bahwa tidak ada
razia atau penindakan yang dilakukan. Saat itu, ia menghentikan tiga truk untuk pemeriksaan terkait tonase
kendaraan yang melebihi batas, karena kondisi jalan provinsi di Langkat sedang mengalami kerusakan parah."Tiga
kendaraan yang kita hentikan itu semua bermasalah di tonase. Kebetulan salah satunya ber
plat luar
Sumut. Jadi sekalian kita sampaikan imbauan, tidak ada
razia atau penilangan," jelasnya.
Bobby menegaskan bahwa kebijakan ini murni demi kepentingan masyarakat
Sumut. Dengan optimalisasi PAD melalui pajak
kendaraan operasional perusahaan, pemerintah daerah dapat lebih leluasa memperbaiki jalan, membangun infrastruktur, dan meningkatkan pelayanan publik."Sekali lagi, tidak ada
razia kendaraan ber
plat luar. Ini murni sosialisasi dan edukasi, agar perusahaan yang berdomisili di
Sumut bersama-sama mendukung pembangunan daerah," tutup
Bobby.*