JAKARTA, – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (
PANRB) Rini Widyantini mengusulkan agar implementasi Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha berbasis digital menjadi satu ekosistem dengan bantuan sosial yang saat ini sedang dalam tahap uji coba digitalisasi.Usulan tersebut disampaikan Rini dalam rapat tingkat menteri di Jakarta, Jumat (26/9), dengan pendekatan transformasi digital dan kolaborasi lintas sektor yang mengutamakan kebutuhan pengguna (user-centric). "Kami mendukung sepenuhnya persiapan dan peluncuran kartu ini, namun berbagai program ini perlu diintegrasikan secara menyeluruh. Kita perlu membangun ekosistem yang terintegrasi," ujar Rini, seperti dikutip Sabtu.
Baca Juga: Kredit UMKM di Kepulauan Riau Tembus Rp14,39 Triliun pada Semester I 2025, Tumbuh 14,6 Persen Rini menekankan pentingnya pembangunan berbasis tata kelola digital (Digital Public Infrastructure/DPI) untuk mendukung ketepatan sasaran program bantuan sosial serta peningkatan daya saing
UMKM. DPI meliputi Digital ID untuk autentikasi, Data Exchange untuk keterhubungan data lintas instansi, dan Digital Payment untuk memastikan transaksi cepat dan aman.Ia menambahkan, pembangunan ekosistem ini harus mengedepankan perlindungan data, keamanan berdasarkan desain, dan kesadaran keamanan untuk membangun kepercayaan publik. Strategi perencanaan yang komprehensif diperlukan, mencakup desain keterpaduan top-down, penguatan DPI, keamanan siber, perlindungan data pribadi, dan regulasi adaptif yang dinamis.Saat ini, uji coba digitalisasi bansos tengah berlangsung melalui interoperabilitas Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Rini berharap Kartu Kesejahteraan dan Kartu Usaha dapat menjadi bagian lanjutan dari uji coba tersebut, terutama dalam penyaluran bansos yang lebih terpadu dan efisien.