MEDAN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (
Sumut) mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap maraknya modus tindak pidana perdagangan orang (
TPPO) yang saat ini semakin mengkhawatirkan. Modus yang digunakan pelaku biasanya berupa iming-iming pekerjaan bergaji tinggi di luar negeri, seperti Malaysia, Jepang, dan Hongkong.Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB)
Sumut, Dwi Endah Purwanti, dalam temu pers bertema "Perkuat Kolaborasi, Cegah
Pekerja Migran Ilegal dan Korban
TPPO di
Sumut", Rabu (24/9/2025), di Kantor Gubernur
Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro No. 30 Medan."Awalnya dijanjikan kerja di negara maju, namun ujung-ujungnya justru dikirim ke Kamboja. Mereka dijebak dengan tawaran gaji besar, padahal kenyataannya menjadi korban eksploitasi," ujar Dwi.
Baca Juga: Bobby Nasution Dengar Langsung Keluhan Warga Pesisir Labura dan Dukung UMKM Lokal Dwi menjelaskan, Indonesia saat ini dalam kondisi darurat
TPPO, khususnya ke Kamboja. Tercatat ada 166.795 Warga Negara Indonesia (WNI) bekerja di Kamboja, dan 52 persen di antaranya berasal dari
Sumut, baik yang legal maupun ilegal.Pada Maret 2025, pemerintah memulangkan 645
Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal dari Kamboja, termasuk 141 orang asal
Sumut. Dari jumlah tersebut, 32 orang tidak bisa pulang karena tidak memiliki biaya, sehingga
Pemprov Sumut menggunakan anggaran daerah (APBD) untuk membantu kepulangan mereka.Terdapat 13 kabupaten/kota yang menjadi daerah sumber
TPPO di
Sumut, di antaranya Kota Medan, Binjai, Kabupaten Deliserdang, Langkat, dan Asahan. Faktor geografis
Sumut yang berdekatan dengan negara tetangga, serta perannya sebagai daerah transit, membuat kasus
TPPO semakin tinggi."
TPPO ini melibatkan berbagai bentuk kejahatan, mulai dari kerja paksa, eksploitasi seksual, hingga perbudakan. Karena itu pemerintah telah melarang WNI bekerja ke Kamboja, Myanmar, dan Thailand sejak April 2025," tegas Dwi.
Pemprov Sumut saat ini terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk OPD dan stakeholder, melalui sosialisasi, advokasi, hingga bimbingan teknis pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Langkah ini juga menjadi bagian dari visi dan misi Gubernur
Sumut, Bobby Afif Nasution, dan Wakil Gubernur Surya, untuk membangun masyarakat
Sumut yang tangguh melalui ketahanan sosial dan budaya.*