Medan, Sumatera Utara – Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (
Kajati Sumut), Dr. Harli Siregar SH MHum, menegaskan bahwa tidak ada praktik pungutan liar (pungli) dalam peluncuran aplikasi Jaksa Garda Desa (
Jaga Desa) yang dilaksanakan di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara.Pernyataan ini disampaikan Harli saat dikonfirmasi di Medan, Sabtu (20/9/2025), menanggapi isu yang mencuat dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR RI pada 17 September 2025 di Gedung DPR RI, Jakarta. Rapat tersebut dihadiri oleh Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, Kepala Kejari Samosir Karya Graham Hutagaol, serta
Kajati Sumut Harli Siregar.
Baca Juga: Kasus Penjualan Aset PTPN I ke Ciputra Land Resmi Masuk Tahap Penyidikan di Sumut Isu dugaan pungli muncul setelah adanya laporan masyarakat terkait permintaan dana kepada kepala desa dalam peluncuran aplikasi
Jaga Desa di Kejari Samosir. Namun Harli menegaskan, seluruh proses peluncuran dilakukan secara transparan dan dana yang terkumpul berasal dari para kepala desa yang bersedia menanggung biaya acara."Awalnya peluncuran ini direncanakan sederhana dengan hanya menyediakan kue dan tenda. Namun Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Samosir mengusulkan acara yang lebih resmi dengan mengundang Forkopimda. Untuk konsumsi, mereka menanggung sendiri," jelas Harli.Total dana yang terkumpul sebesar Rp25 juta, dengan Rp18 juta digunakan untuk keperluan peluncuran dan Rp7 juta sisanya masih tersimpan di Apdesi Kabupaten Samosir. "Dana tersebut tidak pernah tersentuh oleh pihak kejaksaan dan prosesnya transparan," tambahnya.Harli juga menegaskan pentingnya menjaga integritas institusi kejaksaan. "Saya telah mengingatkan jajaran kami untuk tidak 'cawe-cawe' dalam proyek atau program, karena hal tersebut merugikan institusi. Kami konsisten menjaga integritas," tutupnya.*(j006)