Medan – Akademisi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU), Shohibul Anshor Siregar, menegaskan bahwa agar Indonesia tidak mengalami nasib tragis sebagaimana yang pernah dialami Nepal—yang dalam banyak hal memiliki sejumlah kesamaan struktural dan problematik—maka peran media dan masyarakat sipil (civil society) harus semakin berani serta tangkas dalam mengkritisi bahkan "menegur" pejabat negara yang dinilai gagal mengambil langkah konstitusional terbaik demi penyelamatan bangsa dan negara."Aksi demonstrasi yang terjadi kemarin merupakan manifestasi dari 'kemarahan' rakyat. Sesekali, pemimpin memang perlu diingatkan bahkan dimarahi agar sadar dan mengetahui apa yang seharusnya ia lakukan. Contoh konkretnya adalah wacana reformasi Polri yang akan dilakukan Presiden Prabowo. Agenda itu baru muncul setelah sejumlah pemimpin informal secara tegas menyuarakan kritik dan memberikan peringatan," ujar Shohibul kepada wartawan, Sabtu (13/9).Menurutnya, tantangan besar rakyat Indonesia saat ini adalah mengingatkan Aparat Penegak Hukum (APH)—baik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, maupun Kepolisian—agar melaksanakan tugas konstitusionalnya secara konsisten dan profesional. Ia menekankan adanya konsekuensi serius apabila APH justru bermain-main, lalai, atau dengan sengaja mengabaikan kewajibannya dalam menegakkan hukum secara adil, tegas, dan berintegritas.
Baca Juga: Shohibul: Budaya Politik Ramah Korupsi Masih Dominan di Sumut, Tugas Berat Kajatisu Baru Shohibul juga menilai bahwa suara-suara kritis yang mengungkap berbagai kejanggalan hukum maupun kebijakan bermasalah dari para pemegang kekuasaan di semua tingkatan harus terus digaungkan tanpa henti. "Kritik publik tidak boleh berhenti, apalagi menyerah, meskipun seringkali terkesan hanya sebagai suara minoritas," tegasnya.Sebagai contoh, ia menyoroti dugaan kejanggalan pada proyek lampu penerangan jalan di Kota Medan pada masa kepemimpinan Wali Kota Bobby Nasution. Menurutnya, kasus yang dikenal sebagai Proyek
Lampu Pocong hingga kini masih menjadi misteri yang belum tuntas. Karena itu, media, aktivis, pegiat sosial, dan elemen masyarakat sipil lainnya perlu terus-menerus menyuarakan persoalan ini."Hal ini sekaligus menjadi pengingat bagi Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang baru, Dr. Harli Siregar, S.H., bahwa terdapat tugas konstitusional yang harus segera dituntaskan terkait Proyek
Lampu Pocong. Jika kasus ini dibiarkan terus menggantung, maka konsekuensinya adalah hilangnya kepercayaan publik sekaligus meningkatnya potensi kemarahan rakyat," pungkasnya.*