TAPANULI SELATAN – Warga Dusun Palang, Desa Gunung Baringin, Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), mendatangi Kantor DPRD Tapsel pada Senin (8/9/2025) untuk menyampaikan aspirasi terkait tuntutan mereka terhadap program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
Perwakilan warga, Pardomuan Rambe, menyampaikan bahwa kedatangan mereka bertujuan untuk memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, terutama menyangkut hak atas tanah produktif yang dijanjikan melalui skema TORA.
"Kami warga Dusun Palang meminta agar DPRD Tapsel yang terhormat bersedia menjembatani kami kepada Pemerintah Kabupaten Tapsel. Kami mendesak agar TORA seluas 5 hektare per kepala keluarga (KK) segera direalisasikan demi masa depan anak cucu kami," tegas Pardomuan Rambe di hadapan anggota DPRD.
Aspirasi warga disambut langsung oleh dua anggota DPRD Tapsel dari Fraksi Gerindra, yakni Eddy Aryyanto Hasibuan dan Armen Sanusi Harahap, yang hadir untuk menampung aduan masyarakat.
"Kami menerima aduan dari saudara-saudara sekalian dan tentu ini akan kami pelajari secara menyeluruh. Kami akan menjembatani aspirasi ini kepada Pemerintah Kabupaten demi terciptanya keadilan dan suasana yang kondusif bagi masyarakat," ujar Eddy Aryyanto yang diamini oleh Armen Sanusi.
Tak hanya dari lembaga legislatif, dukungan juga datang dari Marahalim Harahap, seorang tokoh pemerhati masyarakat yang dikenal vokal memperjuangkan hak-hak warga kecil.
"Kami siap turun langsung mendampingi perjuangan masyarakat Dusun Palang. Kehidupan mereka sangat bergantung pada hasil tani dan kebun, sementara saat ini mereka menghadapi tekanan akibat aktivitas perusahaan di sekitar wilayah tersebut," jelas Marahalim dengan nada tegas.
Warga berharap pemerintah daerah segera menindaklanjuti tuntutan mereka sesuai dengan semangat reforma agraria nasional.
Menurut mereka, distribusi tanah produktif melalui program TORA sangat penting untuk menopang ekonomi masyarakat desa yang sebagian besar hidup dari sektor pertanian dan perkebunan.
Mereka juga meminta agar proses administrasi dan perizinan segera disederhanakan agar tidak menjadi hambatan realisasi di lapangan.*