TAPANULI SELATAN – Ratusan warga dari Kecamatan Angkola Timur dan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, melakukan aksi demonstrasi damai di depan Kantor DPRD Tapsel pada Senin (8/9/2025).
Aksi tersebut digelar untuk menyuarakan tuntutan penutupan operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL) yang dianggap telah merugikan masyarakat setempat melalui praktik intimidasi dan dugaan perampasan lahan.
Dalam unjuk rasa yang berlangsung tertib dan dikawal ketat oleh aparat kepolisian serta Satpol PP, warga menyampaikan 12 poin tuntutan kepada pihak legislatif dan eksekutif daerah.
Salah satu tuntutan utama adalah desakan agar DPRD Tapanuli Selatan membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna menyelidiki permasalahan antara masyarakat dan PT TPL, terutama yang berkaitan dengan penetapan tapal batas kawasan konsesi perusahaan serta berbagai bentuk tindakan intimidatif terhadap warga.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Tapsel, Andesmar Siregar, menjadi salah satu anggota dewan yang pertama kali merespons aksi tersebut.
Dalam pernyataannya kepada awak media, Andesmar menyatakan komitmennya untuk mengusulkan pembentukan pansus di DPRD Tapsel sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik terhadap aspirasi rakyat.
"Kami menyambut baik aspirasi masyarakat Angkola Timur dan Sipirok. Fraksi Golkar siap mengawal pembentukan pansus untuk menyelesaikan persoalan ini secara objektif dan transparan," tegas Andesmar.
Ia juga meminta pihak eksekutif, khususnya Bupati Tapanuli Selatan, agar hadir menjumpai langsung masyarakat untuk memberikan penjelasan terhadap sejumlah notulen rapat Forkopimda yang menjadi sumber ketegangan.
Poin-Poin Tuntutan Masyarakat
Beberapa tuntutan penting yang disampaikan massa aksi antara lain:
- Penjelasan Ketua DPRD soal notulen Forkopimda terkait Perda perizinan usaha pemanfaatan hutan oleh PT TPL.
- Pencabutan notulen Forkopimda sebelum digelar rapat lanjutan usai serap aspirasi masyarakat pada Mei 2025.