JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung angkat suara terkait tunjangan perumahan anggota DPRD DKI yang mencapai Rp70,4 juta per bulan.
Pramono menyatakan telah berkomunikasi dengan DPRD DKI dan menunggu keputusan dari lembaga legislatif tersebut.
"Saya menunggu apa yang diputuskan oleh DPRD DKI, tetapi terus terang saya sudah berkomunikasi dengan DPRD DKI," ujar Pramono kepada wartawan di Balai Kota Jakarta Pusat, Minggu (7/9).
Tunjangan perumahan bagi anggota DPRD DKI ini menjadi sorotan publik usai beredarnya informasi terkait besaran tunjangan yang cukup besar.
Tidak hanya DPRD DKI, daerah lain seperti Depok dan Kota Tangerang juga diketahui memberikan tunjangan rumah kepada anggotanya.
Dasar pemberian tunjangan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 17 Tahun 2022 yang mengubah aturan sebelumnya.
Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa tunjangan perumahan diberikan apabila pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan bagi pimpinan DPRD.
Dalam Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 415 Tahun 2022, tunjangan perumahan untuk pimpinan DPRD DKI ditetapkan sebesar Rp78,8 juta per bulan termasuk pajak, sementara untuk anggota DPRD DKI sebesar Rp70,4 juta per bulan.
Menanggapi isu ini, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Basri Baco menyampaikan bahwa seluruh fraksi DPRD sepakat untuk melakukan evaluasi terkait tunjangan perumahan tersebut.
"Terkait tunjangan dan gaji, kami sudah bersepakat semuanya, tidak ada satu pun fraksi yang menolak. Kami siap untuk dievaluasi mengenai tunjangan perumahan, disesuaikan dengan kondisi yang ada sekarang," kata Basri Baco.
Selain itu, DPRD DKI juga mengusulkan audit internal untuk memastikan pengelolaan keuangan berjalan transparan dan tepat sasaran.
Basri yang juga Koordinator Komisi B, yang membidangi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), memastikan hasil evaluasi dan rapat akan menjadi rekomendasi untuk Gubernur DKI Jakarta.