MEDAN – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Utara, Togap Simangunsong, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) secara virtual yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Tito Karnavian, Selasa (2/9/2025).
Rakor ini membahas situasi terkini di berbagai daerah serta pengendalian inflasi tahun 2025.
Dalam rakor yang berlangsung dari Ruang Command Center Lantai 6, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Diponegoro No. 30 Medan, Mendagri menekankan pentingnya sinergi antara kepala daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam menjaga kondusivitas wilayah masing-masing, khususnya menyikapi gelombang unjuk rasa yang terjadi sejak akhir Agustus.
"Sejauh ini tercatat 107 titik aksi unjuk rasa di 32 provinsi. Konsentrasi massa terpusat di sejumlah titik strategis, seperti Mabes Polri, Mako Brimob, Polda, serta gedung DPR RI dan DPRD tingkat provinsi maupun kabupaten/kota," ujar Mendagri Tito Karnavian dalam arahannya.
Ia juga menyampaikan bahwa sembilan titik aksi di antaranya berujung pada kerusuhan, termasuk di DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, NTB, dan Sumatera Utara.
Menghadapi situasi tersebut, Tito meminta para kepala daerah untuk berada di tempat tugas masing-masing dan aktif menjalin komunikasi serta kolaborasi erat bersama Forkopimda, tokoh masyarakat, dan berbagai elemen lainnya.
"Fokuskan perhatian pada penanganan situasi terkini, gencarkan program-program yang bersifat pro rakyat seperti operasi pasar murah dan penyaluran bantuan sosial. Tunda sementara kegiatan seremonial yang berpotensi menimbulkan kesan pemborosan," tegasnya.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) AM Putranto juga memberikan pengarahan dalam rakor tersebut.
Ia menekankan pentingnya menjaga suasana kondusif dan tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang ingin mengganggu stabilitas nasional.
"Kepala daerah dan Forkopimda harus mampu hadir dan mendengarkan langsung aspirasi masyarakat. Jangan takut mendekati mereka. Kita ini perwakilan rakyat, tugas kita mendengar dan merespons," ucap AM Putranto.
Lebih lanjut, ia mengimbau agar pemerintah daerah terus memantau pelaksanaan program unggulan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Jika terdapat kendala, diharapkan segera dikoordinasikan agar dapat ditemukan solusi yang tepat.