PADANGSIDIMPUAN — Sejumlah perwakilan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi gabungan melakukan audiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padangsidimpuan bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Selasa (2/9).
Audiensi ini digelar sebagai bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kondisi sosial-ekonomi dan tata kelola pemerintahan di daerah.
Pertemuan yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Padangsidimpuan itu dihadiri oleh Ketua DPRD Sri Fitrah Munawaroh Nasution, didampingi Wakil Ketua I Hj. Taty Aryani Tambunan, SH dan Wakil Ketua II Hj. Rusidi Nasution, STP, MM.
Sejumlah anggota DPRD dari berbagai fraksi turut hadir, termasuk Muhammad Fajar Dalimunthe, SH, MH dan Andi Lumalo Harahap, SH dari Fraksi PDIP, serta Purnadi dan Marini Yuliani dari Fraksi Golkar, Abdul Rahmad dari Fraksi Demokrat, Hj. Erwin Nasution dari Fraksi PAN, dan perwakilan fraksi lainnya.
Sementara itu, dari unsur Forkopimda, tampak hadir Wakil Wali Kota Hary Pahlepi Harahap, Asisten I Iswan Nagabe, Asisten II Islahuddin, Kepala Satpol PP Zulkifli Lubis, SH, Kapolres AKBP Dr. Wira Prayatna, SH, SIK, MH, serta Kepala Kejaksaan Negeri Padangsidimpuan Dr. Lambok M.J. Sidabutar, SH, MH, beserta jajaran.
Audiensi dibuka oleh Wakil Ketua I DPRD Hj. Taty Aryani Tambunan, yang menyampaikan apresiasi dan penghormatan atas kehadiran para mahasiswa.
Ketua DPRD Sri Fitrah Munawaroh Nasution kemudian mempersilakan perwakilan aliansi mahasiswa menyampaikan aspirasi dan tuntutan yang menjadi perhatian publik.
Dalam penyampaiannya, Rinaldi selaku perwakilan mahasiswa menyoroti tingginya harga bahan pokok dan gas elpiji 3 kg yang dirasakan masyarakat sangat memberatkan.
Ia menyarankan agar DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menindaklanjuti isu tersebut secara lebih mendalam.
Didi Santoso, mahasiswa lainnya, juga menyoroti penanganan banjir yang dinilai belum optimal, terutama bagi warga yang kehilangan tempat tinggal.
Selain itu, mahasiswa turut mengangkat isu pungutan di sekolah dan adanya dugaan wartawan dan LSM tidak diperbolehkan bermain dalam proyek di lingkungan Pemko Padangsidimpuan.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Sri Fitrah Munawaroh Nasution menyampaikan bahwa isu kenaikan harga pangan dan gas elpiji 3 kg lebih tepat ditangani melalui pembentukan satuan tugas (Satgas) khusus, bukan Pansus.