JAKARTA - Pemerintah tengah menghimpun data kerusakan fasilitas umum dan infrastruktur yang terdampak akibat demonstrasi besar-besaran yang berlangsung sejak 28 Agustus hingga 31 Agustus 2025.
Demonstrasi yang terjadi di berbagai daerah, termasuk Jakarta, tidak jarang berujung kericuhan dan aksi anarkis.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan bahwa pemerintah akan segera melakukan langkah rehabilitasi terhadap infrastruktur yang rusak.
Ia memastikan bahwa komunikasi antara pusat dan daerah terus dilakukan untuk mempercepat proses pemulihan.
"Pasti kita kalkulasi semuanya. Komunikasi antara pusat dan daerah penting untuk rehabilitasi fasilitas-fasilitas publik yang memang rusak akhir-akhir ini," ujar AHY usai menghadiri pertemuan lintas tokoh di Istana Negara, dikutip Selasa (2/9).
Menurut AHY, proses perbaikan akan melibatkan beberapa kementerian teknis, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kementerian Perhubungan, tergantung jenis dan lokasi kerusakan.
"Ini akan direkap semuanya oleh Kementerian PU, Kemenhub maupun kementerian terkait lainnya," tambahnya.
Data kerusakan saat ini masih dalam proses dihimpun dari berbagai wilayah terdampak. Di Jakarta, sejumlah halte, pos polisi, dan fasilitas jalan dilaporkan mengalami kerusakan parah. Di daerah lain, kerusakan lebih parah terjadi seperti pembakaran Kantor DPRD di Makassar.
AHY juga menegaskan pentingnya menjaga kondusivitas ke depan, serta mengajak semua elemen masyarakat untuk tidak terpancing oleh provokasi yang merugikan kepentingan bersama.*
(kp/j006)