JAKARTA – Pemerintah terus mempercepat agenda transformasi digital di sektor publik melalui pemanfaatan teknologi kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence/AI) sebagai bagian dari program GovTech AI.
Upaya ini dipimpin langsung oleh Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2025.
Langkah strategis ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto yang ingin memastikan digitalisasi layanan publik berjalan lebih efisien, terintegrasi, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital, sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan, memimpin rapat perdana komite tersebut pada Selasa (26/8) di Kantor Dewan Ekonomi Nasional, Jakarta Pusat.
Dalam keterangannya yang disampaikan melalui siaran pers Kementerian Komunikasi dan Digital, Luhut menyatakan bahwa implementasi GovTech AI memiliki potensi efisiensi anggaran yang sangat besar.
"Potensi efisiensi diperkirakan mencapai Rp350 triliun hingga Rp400 triliun. Ini akan sangat membantu pemerintah dalam menekan defisit anggaran hingga tahun 2026," ujar Luhut.
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, yang menjabat sebagai Wakil Ketua II Komite, menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam percepatan transformasi digital nasional.
Menurut Meutya, keberhasilan penerapan GovTech AI membutuhkan dukungan dari berbagai instansi, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, hingga implementasi teknologi.
"Tim kami akan mengawal kebutuhan teknis dengan cermat, termasuk dalam pemilihan teknologi yang paling tepat untuk digunakan di tengah laju inovasi yang sangat dinamis," tutur Meutya.
Sebagai kementerian pengampu transformasi digital, Kementerian Komunikasi dan Digital bertanggung jawab dalam empat pilar utama pelaksanaan GovTech AI:
- Infrastruktur digital
- Aplikasi layanan publik berbasis digital