SUMUT - Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprov Sumut), Togap Simangunsong, menegaskan pentingnya ketepatan sasaran dalam penyaluran Bantuan Iuran (PBI) Jamsostek bagi pekerja rentan.
Hal ini disampaikannya saat memimpin Rapat Koordinasi Penentuan Calon Penerima Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (JKK/JKM) yang digelar di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan.
"Filosofi dari program ini adalah melindungi pekerja dan keluarga mereka dari risiko kemiskinan baru jika terjadi kecelakaan kerja atau kematian," ujar Togap.
Dalam pemaparannya, Togap menekankan bahwa pekerja rentan seperti petani, nelayan, pedagang kecil, hingga buruh perkebunan kelapa sawit adalah tulang punggung perekonomian Sumut, dan mereka membutuhkan kehadiran negara melalui perlindungan jaminan sosial.
Kebijakan ini juga mendukung target pengurangan kemiskinan ekstrem di Sumut dari 7% menjadi 2,28% pada 2029.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sumut, Yuliani Siregar, memaparkan bahwa data pekerja rentan yang telah diidentifikasi antara lain:
17.359 orang dari sektor kelapa sawit (pemanen, pemupuk, buruh angkut, penyemprot)
3.518 orang dari sektor non-sawit (pedagang, petani, nelayan)
Setelah finalisasi data dan penetapan melalui SK Gubernur, pemerintah akan mendaftarkan peserta ke program Jamsostek BPJS Ketenagakerjaan. Rakor ini dihadiri perwakilan dari seluruh kabupaten/kota se-Sumut, termasuk Bupati Labura Hendri Yanto Sitorus, Wakil Kakanwil Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Arvino, serta pimpinan OPD bidang ketenagakerjaan dari berbagai daerah.
"Koordinasi lintas daerah sangat penting agar kuota bantuan merata dan tepat guna," tambah Yuliani.
Program ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat jaring pengaman sosial bagi kelompok pekerja informal dan rentan, serta memperkecil risiko ekonomi akibat kecelakaan atau kematian.*