TAPANULI TENGAH – Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, memberikan penjelasan terkait ketidakhadirannya dalam rapat paripurna DPRD Tapanuli Tengah yang mengagendakan mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, Jumat (15/8/2025).
Masinton menegaskan bahwa ketidakhadirannya sudah sesuai dengan Surat Menteri Sekretaris Negara RI nomor B-25/08/2025 tentang Pedoman Peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Dalam surat tersebut, rangkaian kegiatan peringatan dimulai sejak pukul 09.00 WIB dan dilanjutkan pada pukul 14.30 WIB, dengan anjuran seluruh instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk mengikuti siaran langsung pidato kenegaraan melalui berbagai kanal media, seperti televisi, radio, dan media daring.
Masinton menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah telah memfasilitasi para pegawai untuk menonton pidato kenegaraan tersebut secara bersama-sama di aula Kantor Bupati.
"Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah memfasilitasi pegawai dan staf untuk menonton pidato kenegaraan Presiden Prabowo pada pukul 09.00 WIB di aula Kantor Bupati. Selanjutnya pada pukul 14.00 WIB, juga disediakan fasilitas menonton pidato Presiden terkait pengantar RAPBN 2025 dan penyampaian Nota Keuangan di sidang paripurna DPR RI," ujar Masinton, Sabtu (16/8/2025).
Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa dirinya menonton pidato kenegaraan secara langsung di rumah dinas bersama tamu undangan, kemudian melanjutkan dengan agenda pengukuhan anggota Paskibraka Tapanuli Tengah, sebelum kembali menonton pidato Presiden di kantor Bupati.
Sementara itu, anggota DPRD Tapanuli Tengah, Willy Saputra Silitonga, menyoroti ketidakhadiran Bupati Masinton dalam rapat paripurna tersebut.
Ia menyebut bahwa rapat hanya dihadiri oleh Wakil Bupati Mahmud Efendi Lubis, yang kemudian diketahui keluar ruangan saat pidato Presiden berlangsung, sementara Sekretaris Daerah juga berhalangan karena menghadiri pelantikan di tingkat provinsi.
"Mungkin Bupati Masinton menjadi satu-satunya kepala daerah di Indonesia yang tidak hadir dalam Sidang Paripurna mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden. Hal ini dapat dipandang sebagai bentuk ketidakhadiran yang tidak biasa dalam momentum penting tahunan," ujar Willy.
Politikus NasDem ini menambahkan keheranannya atas sikap Bupati dan Wakil Bupati yang terkesan meremehkan sidang paripurna yang hanya diselenggarakan setahun sekali tersebut.
Menurutnya, pidato Presiden merupakan momen krusial agar DPRD dan pemerintah daerah dapat memiliki pemahaman yang selaras demi kemajuan daerah.*